ADVERTORIAL

Tatib Baru DPRD Kaltim Disahkan, Pejabat Tak Bisa Diwakilkan

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK

SAMARINDA, Kate.id – Legislatif DPRD Kaltim periode ini unjuk gigi. Mereka tak ingin dianggap ‘lemah’ oleh mitranya di eksekutif, Pemprov Kaltim. Selama ini anggapan itu muncul. 

Wakil rakyat Karang Paci sering dibuat gerah. Setiap rapat dengar pendapat (RDP) Komisi dan Badan DPRD Kaltim dengan mitra terkaitnya kerap disepelekan. OPD Pemprov biasa mendelegasikan staf biasa, bukan pejabat pembuat kebijakan dalam rapat- rapat dengan DPRD Kaltim. 

Dalam tata tertib (Tatib) DPRD Kaltim periode 2019-2024 yang baru disahkan pekan lalu, memuat persoalan tersebut. Diatur dalam bab 10 tentang persidangan, rapat dan pengambilan keputusan. Salah satu klausulnya mengatur, OPD Pemprov tak bisa lagi menugaskan atau menghadirkan staf biasa atau pejabat yang tak bisa membuat kebijakan pada saat rapat-rapat. 

“Dengan adanya aturan ini tentunya mitra kerja kami juga harus mengikuti aturan itu. Terutama RDP atau undangan- undangan resmi, di tatib itu ditegaskan soal itu. Jadi tidak boleh lagi main- main,” kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. 

Menurutnya, aturan tersebut dibuat untuk menjaga marwah lembaga DPRD Kaltim. Sebagai mitra sejajar Pemprov dalam membangun Kaltim. Utamanya, meningkatkan sinergitas kedua lembaga pemerintah tersebut. 

“Tatib jadi landasan berpijak kami dalam kegiatan- kegiatan. Demi meningkatkan kinerja kebersamaan kita,” ujarnya. 

Tatib tersebut disahkan setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian dari aturan pada tatib sebelumnya. Terdapat 24 bab dengan 206 pasal. Hanya saja, tatib tersebut dinilai masih ada yang kurang. 

Terpisah, Wakil Ketua Pokja Pembentukan Tatib DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyatakan, karena keterbatasan waktu pihaknya belum membahas dalam tatib soal tata cara pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Kita berkaca dari DKI Jakarta, hampir 1,5 tahun kosong wakilnya. Ternyata karena DPRD DKI tak ada mengatur itu ditatibnya. Karena itu kita perlu menambahkan itu. Kalau sewaktu-waktu bisa terjadi di Kaltim,” ungkapnya. 

Untuk menyempurnakan tatib tersebut akan dibentuk Pansus lanjutan membahas persoalan tersebut. “Kami merekomendasikan untuk penyempurnaan pasal tata cara pergantian kepala daerah dibahas dalam pansus yang disepakati berikutnya,” tandasnya. (tm)

Comments

BERITA TERBARU

To Top