POLITIK

Ketua MPR RI Setuju Ambang Batas Parlemen Dinaikkan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Arief/JK)

Kate.id – Ide menaikkan ambang batas parlemen atau “parliamentary treshold” (PT) disetujui Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Bahkan politisi Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mengusulkan kenaikannya menjadi 6-7 persen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen.

“Jadi kalau (di Pemilu 2019) 4 persen, saya mengusulkan 6-7 persen ke depan. Itu usulan yang sangat bagus menurut saya,” kata Bamsoet, Selasa (14/1/2020) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Dia mengatakan, dirinya akan mengusulkan kepada Partai Golkar agar partainya mengusulkan PT di Pemilu 2024 sebesar 7 persen. Menurut Bamsoet, sudah seharusnya dari waktu ke waktu ambang batas parlemen ditingkatkan agar tidak terjadi “ledakan” jumlah partai politik yang lolos di parlemen.

Dia meyakini kalau PT ditingkatkan maka tidak akan membuat suara rakyat akan hangus dalam Pemilu. “Kalau PT 0 persen, maka akan ada puluhan parpol di parlemen maka tidak akan efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat,” jelas Bamsoet.

Usulan kenaikan PT ini sendiri datang dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan. Kenaikan ambang batas menjadi 5 persen untuk DPR RI ini merupakan satu dari sembilan rekomendasi yang dikeluarkan dalam rakernas tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (11/1/2020) mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu. Untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

PDI Perjuangan ingin meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen dan PDIP ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota),” kata Hasto.

Selain itu, perubahan district magnitude (3-10 kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top