POLITIK

Ada 999 Pelanggaran di 2019, Bawaslu RI Ingatkan Netralitas ASN

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Penanganan Pelanggaran di Kendari, Sulawesi Tenggara Kendari, Sabtu (11/1/2020). (Foto: Reyn Gloria)

Kate.id – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) terus menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Lantaran jumlah pelanggaran netralitas ini dalam Pemilu masih terbilang banyak. Diharapkan jumlah ini dapat berkurang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, terdapat 999 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2019. Menurutnya, angka ini cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan guna menurunkan pelanggaran ASN untuk gelaran Pilkada 2020.

Dewi menjabarkan, sekitar 10.000 kasus pelanggaran pada Pemilu 2019, di antaranya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. “Dalam catatan Pemilu 2019 angka pelanggaran ASN cukup besar, tercatat 999 kasus. Tentu ini jadi catatan penting untuk kita penyelenggara pemilu,” tuturnya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (11/1/2020).

Tidak hanya itu, Dewi menegaskan, pelanggaran netralitas ASN perlu diminimalisasi. Hal ini menurutnya akibat hubungan kedekatan ASN dengan peserta pilkada. “Perlu didiskusikan bersama bagaimana melakukan pencegahan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” tambahnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, dirinya menyatakan, Bawaslu sedang menentukan pemetaan potensi pelanggaran. Tidak hanya ASN, TNI, dan Polri, Dewi melihat pihak-pihak seperti kepala desa serta calon legislatif harus diawasi dengan ketat dalam kegiatan-kegiatan kampanye peserta pilkada.

“Ini pendeteksian dini kami yang mungkin akan terjadi di pemilihan 2020. Kalau kita masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan, kita sebenarnya sudah menutup pelanggaran,” tutup Dewi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top