POLITIK

Terjerat Kasus Korupsi, Wahyu Setiawan Di-PAW

Wahyu Setiawan. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Kate.id – Posisi Wahyu Setiawan sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal digantikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Hal ini merujuk aturan penentuan pergantian antar-waktu (PAW) komisioner akan menggantikan jabatan Komisioner KPU setelah Wahyu Setiawan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau nomor urut berikutnya nomor 8 itu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dulu dia Ketua KPU Provinsi Bali, sekarang dia Anggota Bawaslu Bali,” kata Ketua KPU Arief Budiman, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/1/2020), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Terkait penetapan dan pelantikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi untuk menjadi Komisioner KPU kata Arief, sepenuhnya wewenang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Memang tidak diatur batas waktunya (kapan dilantik), jadi kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” kata dia.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat pemungutan suara pemilihan komisioner pada 2017 lalu berada pada posisi ke 8, mengumpulkan 21 suara anggota DPR. Jumlah suara terbanyak diperoleh Pramono Ubaid Tanthowi dan Wahyu Setiawan dengan 55 suara, kemudian Ilham Saputra dan Hasyim Asy’ari masing-masing 54 suara.

Peringkat kelima, Viryan Azis dengan 52 suara, sementara Evi Novida Ginting Manik 48 suara dan Arief Budiman 30 suara. Arief mengatakan, Komisi Pemilihan Umum telah menerima surat pengunduran diri secara resmi dari komisionernya yang terjerat OTT KPK Wahyu Setiawan.

“Sore ini (Jumat, Red) kami baru saja menerima dari keluarga Pak Wahyu surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pak Wahyu Setiawan bermaterai,” terang Arief.

Surat tersebut, kata dia menjelaskan bahwa Wahyu Setiawan mundur dari jabatannya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pengunduran diri Wahyu tersebut, kata dia akan segera diteruskan kepada Presiden Joko Widodo, dan menyampaikan salinan suratnya ke DPR dan DKPP.

“Segera, kalau bisa hari ini, karena ini sudah malam sesegera mungkin kami sampaikan,” sebut Arief.

GUNCANGAN BERAT KPU

Sementara itu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, OTT terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi guncangan berat bagi lembaga penyelenggara pemilu. Lantaran jika komisioner di KPU RI bisa terlibat suap, lantas bagaimana dengan KPU di tingkat daerah.

“OTT ini menjadi guncangan berat bagi KPU. Jika KPU RI (komisionernya) bisa melakukan (terlibat dugaan suap), bagaimana KPU daerah? Pemikiran publik pasti ke arah itu,” kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Jumat.

Dia memandang perlu jajaran KPU segera mengembalikan kepercayaan publik dengan berbagai upaya. Di sisi lain, pengawasan koalisi masyarakat sipil bersama media massa penting untuk terus ditingkatkan.

Secara terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan akan mengadukan anggota KPU RI Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Dalam konteks kode etik penyelenggara, Bawaslu akan mengadukan yang bersangkutan WS ini ke DKPP dengan gugatan pelanggaran kode etik, yaitu melanggar sumpah janji,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu RI.

Abhan berharap status keanggotaan Wahyu Setiawan segera jelas dan berkepastian hukum dengan putusan DKPP nantinya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top