POLITIK

Wahyu Setiawan Jadi Tersangka, Ketua KPU RI Minta Maaf

Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: istimewa)

Kate.id – Penetapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dianggap mencoreng nama lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Alhasil, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta maaf atas penangkapan salah satu komisionernya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Atas kejadian ini tentu kami sangat prihatin. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Arief Budiman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2020), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Arief Budiman menuturkan pihaknya bersedia bekerja sama dengan KPK. Agar kasus tersebut dapat diproses dengan cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami bersedia apabila KPK membutuhkan keterangan tambahan, data-data, informasi dari KPU, maka kami membuka diri untuk bisa berkoordinasi dengan KPK,” ucap dia.

Terkait kasus ini, Arief mengingatkan seluruh jajaran KPU RI, provinsi dan kabupaten/kota agar lebih mawas diri, menjaga integritas dan bekerja dengan profesional. Apalagi pada 2020, terdapat gelaran besar pilkada di 270 daerah.

Sebelumnya, KPK menetapkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (WSE) dan kader atau caleg dari PDIP Harun Masiku (HAR) sebagai tersangka kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Selain dua orang itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Harun dan Saeful disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top