POLITIK

Wapres Minta Tiongkok Tinggalkan Natuna Tanpa Konflik

Wapres RI Ma'ruf Amin. (Foto: Hafidz Mubarak/Antara Foto)

Kate.id – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Tiongkok untuk segera menarik kapal mereka dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa harus ada konflik di antara kedua negara. Kata dia, Tiongkok mesti meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke ZEE Indonesia.

“Tiongkok ini kan belum masuk ke wilayah teritorial kita. Untuk masuk ke ZEE itu harus pakai izin, tidak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kami harapkan Tiongkok menyadari itu, menghormati aturan-aturan itu. Sehingga kami harapkan mereka keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik,” kata Ma’ruf kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Ma’ruf menegaskan secara yuridis Tiongkok tidak memiliki hak apapun atas sumber daya di wilayah teritorial Indonesia, termasuk di antaranya perairan Natuna. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Tiongkok menghormati kedaulatan Indonesia.

“Yang harus dipegang itu adalah seperti yang dikemukakan oleh Presiden (Joko Widodo), bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto. Kita pertahankan prinsip-prinsip itu dan sampaikan secara diplomatis bahwa Anda (Tiongkok) melanggar,” tegasnya.

Pelanggaran terhadap ZEE Indonesia di Perairan Natuna kembali dilakukan oleh Tiongkok dimana kapal ikan dan kapal penjaga pantai miliknya diketahui masuk tanpa izin pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal Tiongkok tersebut dinyatakan melakukan kegiatan tanpa izin atau illegal, unreported and uregulated fishing (IUUF) di Perairan Natuna, Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini masih melakukan upaya persuasif untuk mengusir kapal-kapal milik Tiongkok keluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan TNI pada Selasa (7/1) masih terdapat 30 kapal ikan, empat kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas ikan milik Tiongkok yang posisinya tidak berubah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Natuna, Rabu, untuk memastikan kondisi nelayan-nelayan di kawasan tersebut tidak terganggu dengan adanya kapal-kapal asing. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada perundingan terkait kedaulatan NKRI terkait wilayah teritorial di Natuna.

“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” sebut Jokowi. (*)

Comments

POPULER

To Top