INTERNASIONAL

Tiongkok Harus Hormati ZEE Indonesia, Nelayan Diminta Tak Takut Melaut

Menko Polhukam Mahfud MDdidampingi Menlu, Menhan, Menhankam, dan Panglima TNI menyampaikan keterangan pers terkait sikap Pemerintah RI terhadap pelanggaran Kapal Tiongkok di Perainan Natuna, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2019) siang. (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

Kate.id – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan terjadinya pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Tiongkok yang memasuki wilayah perainan Natuna,  Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019 lalu. Penegasan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Masalah Laut China Selatan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2019) siang.

Retno Marsudi mengingatkan, wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). “Tiongkok merupakan salah satu partij dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tegasnya.

Menurut Retno, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Lantaran hal tersebut tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Terkait dengan adanya pelanggaran oleh kapal RRT itu, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu memutuskan akan melakukan intensifikasi patroli di wilayah tersebut. Juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna.

NELAYAN JANGAN CEMAS

Sementara itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono, mengimbau agar nelayan Natuna tidak cemas atas keberadaan kapal ikan asing dan Coast Goard Tiongkok karena TNI hadir di laut Natuna.

“Tetap aja melaut, di sini kan ada kapal perang, bisa infokan pada kami,” kata usai pimpin upacara gelar pasukan dalam operasi siaga tempur pengamanan laut Natuna sebagai upaya penegakan kedaulatan negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Justru sebaliknya, nelayan sebaiknya menjadi mata dan telinga aparat keamanan, khususnya Angkatan Laut. Lantaran mungkin dengan kondisi laut kita yang luas, itu tidak bisa dijangkau oleh KRI saat ini yang jumlahnya terbatas.

Yudo juga meyakinkan masyarakat dan nelayan untuk terus berkoordinasi dengan TNI maupun Bakamla yang berada di laut Natuna. “Contoh saja, kayak kemarin yang menginformasikan ke kami nelayan, ternyata ada di sini,” ungkapnya.

Kembali Ia ingatkan kepada nelayan Natuna untuk beraktivitas seperti biasa. “Tidak usah resah, karena jauh di 130 mil, nelayan kita kecil-kecil, tidak sampai di sana,” kata Yudo.

Pangkogabwilhan I berharap nelayan Natuna bisa mendominasi di area tangkap yang selalu menjadi sengketa pihak asing. “Saya justru berharap, nelayan kita bisa melaut hingga ZEE sana, karena akan semakin menegaskan ini lo, laut kami, kami berhak menangkap ikan di sini,” sebutnya.

Terkait adanya gangguan, nelayan Indonesia diusir oleh kapal asing, menurutnya sampai saat ini belum ada laporan secara resmi masuk ke TNI. Justru TNI yang mengusir kapal asing. Sehingga nelayan tidak perlu khawatir. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top