POLITIK

Konflik dengan Tiongkok, Pemerintah Diminta Jangan Lembek

Panglima Komando Gabungon Wilayah Pertahonan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan Laut Natuna di Pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. (DOK TNI)

Kate.id – Pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Apalagi kapal penangkap ikan itu didampingi kapal Coast Guard Tiongkok.

Hal ini diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia menilai, tindakan Tiongkok tersebut selain melakukan pencurian ikan, juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun Indonesia-Tiongkok.

“ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak Tiongkok bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tidak punya dasar apapun di PBB,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Sabtu (4/1/2020) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Oleh karena itu menurut dia pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas. Bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas seperti misalnya penenggelaman kapal. Dia mengingatkan, walaupun Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak boleh lembek, apalagi Kementerian Luar Negeri Tiongkok sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tidak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim Tiongkok sebagai pemilik perairan Natuna,” urai Bamsoet.

Bamsoet menilai kalau Indonesia lembek, maka negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Namun, apabila Indonesia berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dan akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia.

“Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok,” sebut politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong agar pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga wilayah laut atau “coast guard”. Hal ini mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna. Dia mengatakan, tanpa ditunjang kekuatan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang prima, maka tidak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.

“Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadapi perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang,” tegasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top