POLITIK

PKS Kritik Rencana Pemerintah Terbitkan Perpres KPK

Hidayat Nur Wahid. (Foto: PKS.ID)

Kate.id – Rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, isi Perpres seharusnya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan menentukan posisi KPK di bawah lembaga Kepresidenan.

“Ya kalau masih draf, mudah-mudahan bisa diperbaiki karena sejak awal orang mempersepsikan dan harapannya KPK ada independensinya agar maksimal memberantas korupsi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12/2019), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, kalau benar dalam Perpres KPK menegaskan kelembagaan KPK di bawah Presiden, maka membenarkan pengesanan bahwa KPK saat ini dibonsai. Dia menilai kalau KPK di bawah eksekutif maka independensi KPK tidak ada dan kerja pemberantasan korupsi lembaga tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Tadinya KPK itu diposisikan setara dengan lembaga-lembaga negara seperti KY, MK, dan BPK yang sekalipun dari sisi struktur atau stratanya memang KPK tidak disebutkan dalam UUD, sementara BPK, KY, MK itu disebutkan,” urai Hidayat.

Namun menurut pria yang pernah menjabat Presiden PKS ini, dari sisi independensinya, KPK diperlukan kesetaraan sehingga bisa melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hidayat menilai kalau Perpres KPK benar-benar mengatur institusi KPK di bawah eksekutif maka membenarkan kekhawatiran publik tentang hilangnya independensi KPK.

“Kalau KPK tidak lagi independen, dikhawatirkan pemberantasan korupsi tidak bisa berlaku dengan efektif,” sebutnya. Hidayat menilai kalau ingin mengembalikan KPK pada posisi yang kuat seperti diharapkan masyarakat, maka tidak perlu aturan seperti dalam draf Perpres KPK yang mengekang dan membatasi kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top