EKONOMI & BISNIS

Implementasi B30 agar Indonesia Tak Ditekan Negara Asing

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri dan Dirut Pertamina menyaksikan pengisian BBM B30 ke salah satu kendaraan, di SPBU 31.128.02, Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019) pagi. (Foto: Oji/Humas)

Kate.id – Implementasi program Biodiesel 30 (B30) diresmikan di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019) pagi. Dalam peresmian ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin betul-betul memonitor secara khusus, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, untuk implementasi program B30.

“Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi pada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50,” kata Jokowi.

Menurut dia, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus mempercepat implementasi program biodiesel. Pertama, pemerintah berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, energi terbarukan, dan harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis.

“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih, dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ini adalah energi bersih,” tutur Jokowi.

Alasan kedua yaitu ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Termasuk di dalamnya solar yang cukup tinggi, sementara di sisi lain Indonesia juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan potensi sawit sebesar itu, Indonesia sejatinya punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itulah yang menurut Jokowi harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita.

“Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali,” kata pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Alasan ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar. Permintaan ini selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani pekebun kelapa sawit di Indonesia.

“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” tegas Jokowi.

Karena itu dia menyampaikan, setelah program B30 nantinya masuk ke B40, ke B50, dan nanti ke B100. Bila implementasi tersebut sudah dilakukan, Indonesia akan sulit ditekan oleh negara manapun.

“Akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun, terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita. Karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” ujar Jokowi.

Dia kemudian mengingatkan dua kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100. Yaitu apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak.

“Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor, impor BBM, karena itu permintaan terhadap B30 dan menuju ke B100 yang harus terus dikembangkan dan diperbesar,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top