METROPOLIS

Samarinda Jadi Daerah Tertib Ukur Terbaik, Raih Penghargaan dari Menteri Perdagangan

Wakil Wali Kota Samarinda Barkati menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan atas prestasi Samarinda dalam hal Daerah Terbit Ukur Terbaik. (Foto: Humas Pemkot Samarinda)

Kate.id – Prestasi membanggakan diraih ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda. Setelah beberapa tahun berturut-turut meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur, tahun ini kota berjuluk Kota Tepian itu “naik level” dengan mengajukan penilaian Daerah Tertib Ukur (DTU). Hebatnya dalam pengajuan perdananya, Samarinda meraih nilai tertinggi sehingga didaulat sebagai Peringkat 1 dari 13 Kabupaten/Kota se-Indonesia DTU Tahun 2019.

Penghargaan dari Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto ini diterima langsung Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Muhammad Barkati dalam acara bertema “Satu Nusa, Satu Ukuran” di Aula Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12). Selain itu, Mendag juga menetapkan 245 pasar tertib ukur yang tersebar di 93 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada daerah yang secara kuantitatif berhasil melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP secara maksimal di daerah. Termasuk melakukan pengawasan dan sosialisasi kemeterologian,” ucap Barkati dalam siaran pers Pemkot Samarinda.

Untuk itu, Barkati menyampaikan apresiasi atas kinerja dari jajaran Dinas Perdagangan. Sehingga bisa naik kelas dengan predikat sangat memuaskan dalam hal tertib ukur.

“Tentunya harapan dan upaya kita bagaimana warga dalam hal ini konsumen dalam bertransaksi dapat terlindungi dari timbangan yang merugikan, baik disengaja maupun tidak. Itulah pentingnya dilakukan tera dan pengawasan dari aparat. Terima kasih juga kepada pelaku usaha yang telah mematuhi tera dan tera ulang alat ukur secara teratur. Tentu bukan penghargaan yang utama, tapi konsumen terlindungi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendag Agus Suparmanto menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi bagi daerah yang telah melaksanakan tertib ukur.

“Ini sekaligus sebagai bentuk sinergitas pemerintah pusat dan daerah di bidang kemetrologian yang pada akhirnya meningkatkan citra daerah dalam hal penciptaan jaminan kebenaran,” jelas Agus. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top