EKONOMI & BISNIS

PI Blok Mahakam Capai Setengah Triliun, Pemerintah Daerah Dituntut Transparan

Salahsatu lokasi sumur migas di wilayah kerja Blok Mahakam. (Dok. @pertaminahulumahakam)

SAMARINDA, Kate.id – Hasil participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam sudah terdistribusikan kepada provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Angkanya disebut sebesar Rp 573,3 miliar.

Sesuai aturan yang disepakati, dari jumlah tersebut provinsi mendapatkan pembagian sebesar 66,5 persen, sementara Kab. Kukar mendapat 33,5 persen. Artinya, sekira Rp 373 miliar ke dana provinsi dan Rp200 miliar ke Kab. Kukar.

Dana tersebut dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator Blok Mahakam, yang diserahan kepada BUMD Kaltim, PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim melalui anak usahanya, PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) untuk selanjutnya masuk menjadi PAD Provinsi Kaltim. Sedangkan bagi hasil Kab. Kukar diserahkan kepada PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) sebagai perusda dari Pemkab Kukar dan selanjutnya masuk ke PAD Kabupaten Kukar.

Hal ini terungkap saat diskusi expert meeting “Potensi Penguasaan PI Lebih dari 10 Persen di Wilayah Kerja Migas di Kaltim” kerja sama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) dengan BUMD PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim, di Gedung Rektorat kampus tersebut, Selasa (10/12/2019).

Pengeboran migas di Wilayah kerja Blok Mahakam. (Dok. @pertaminahulumahakam)

Dosen Universitas Mulawarman, Bernaulus Saragih mengatakan, pengelolaan PI 10 persen wajib dibuka ke publik. Sebab, kata dia, semangat memperjuangkan PI tersebut mengatasnamakan masyarakat. Artinya, transparansi dalam pengelolaan PI menjadi hak publik.

Dia sangat menyayangkan perjuangan PI terekspos besar ke publik, namun saat tercapai pemberitaan dari bagi hasil migas tersebut tak terdengar. Sepatutnya, pihak perusahaan mengekspos pengelolaan dana hampir setengah miliar tersebut ke masyarakat.

“Masa, Saya saja baru tahu nominalnya (Rp 573 Miliar) itu setelah duduk satu meja (diskusi), sebelumnya tidak. Bagaimana dengan yang tidak? Padahal dahulu perjuangannya kan mengatasnamakan rakyat Kaltim,” ujar Dosen Fakultas Kehutanan Unmul ini.

Dia juga meminta kepada pemerintah dan BUMD PT Migas Mandiri Pratama dan pemerintah daerah yang mengelola dana tersebut agar optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita tunggu ini hasilnya. Sejauh ini belum lihat hasil manfaatnya, makanya kita dorong mereka harus terbuka,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Dekan Fakultas Hukum Unmul, Mahendra Putra Kurnia. Dia meminta pengelolaan hak partisipasi 10 persen dari pengelolaan Blok Mahakam transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia meyakini, jika dikelola dengan baik dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kaltim.

“Karena ada peluang untuk penambahan. Tapi kita ingin harus berprestasi pengelolaan saat ini dahulu. Agar bisa menjadi dasar mengusulkan lebih,” terangnya di sela-sela seminar tersebut.

Di tempat yang sama, Direktur BUMD PT MMP Kaltim, Wahyu Setiaji mengungkapkan, proses pengalihan PI 10 persen di Wilayah Kerja Blok Mahakam telah diselesaikan dan merupakan proses tercepat pengalihan tersebut kepada BUMD pasca terbitnya Permen ESDM 37/2016. “Kami baru dapat itu sekitar 2 bulan lalu, tepatnya bulan September,” sebutnya, disela-sela diskusi di Gedung Rektorat Unmul.

Setor Dividen ke Pendapatan Daerah Kaltim Rp 208 Miliar

Direktur BUMD PT MMP Kaltim, Wahyu Setiaji

Dari pembagian tersebut, kata dia, pihaknya membukukan laba bersih dari pembagian tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Rp378 miliar pada tahun 2018 dan menyetor dividen pada tahun 2019 sebesar Rp208 miliar kepada Pemprov Kaltim. Porsi pembagian tersebut sesuai aturan koorporasi, dimana laba sebesar 55 persen masuk ke kas daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.

“Sehingga menjadikan PT MMP sebagai BUMD penyetor dividen terbesar di Kaltim pada tahun 2019 ini. Jadi bukan Bankaltimtara penyetor deviden tertinggi,” ucapnya.

Sementara terkait pengelolaan dana PI tersebut, Wahyu tak menjelaskan secara rinci. Dia beralasan karena baru menerima dana tersebut akhir September 2019 lalu. Karena itu dia meminta semua pihak menunggu, peruntukan dari PI tersebut akan tersampaikan ke publik.

“Dana itu masuk ke perusahaan lalu diaudit oleh akuntan publik. Lalu dibagi ke provinsi dan kabupaten dalam artian BUMD nya. Baru ada mekanisme ke atas pembagian dividen yang Rp208 miliar (ke provinsi) itu. Artinya semua ada mekanismenya termasuk pajak,” jelasnya.

Menurutnya, soal peruntukan dana PI tersebut sepenuhnya menjadi hak pemegang saham. Apakah digunakan untuk penambahan PAD, investasi atau menjadi cadangan BUMD.

Yang pasti ke depan, kata dia, PT MMP Kaltim juga akan memanfaatkan dana tersebut untuk berinvestasi ke sektor penunjang di Blok Mahakam, seperti alat transportasi migas. Dasarnya PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Itu menjadi pegangan kami untuk berinvestasi. Tapi kami juga harus berhati-hati memilih investasinya. Insyaallah semua dikelola dengan baik. Kami juga sudah sampaikan ini saat RDP di DPRD Kaltim kemarin,” ungkapnya.

Wahyu pun menyambut positif diskusi yang dilakukan akademisi untuk membuka peluang PI diatas 10 persen. Hanya saja, dia mengharapkan agar seluruh pihak dapat menjamin kelangsungan PI 10 persen tersebut dapat bertahan.

“Tapi minimal kita harus bisa jagain. Karena ada pihak lain yang dirugikan. Misalnya kontraktornya, atau daerah lain yang membutuhkan juga,” tandasnya. (lim)

Comments

BERITA TERBARU

To Top