POLITIK

Pemerintah Masih Pikir-Pikir Keluarkan Perppu KPK

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Kate.id – Pemerintah masih melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya yaitu UU No. 19/2019 tentang KPK sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas, Red.), pimpinan KPK yang terbaru nanti kami evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019) pagi.

Kata Jokowi, penindakan korupsi perlu dilakukan. Tetapi menurutnya pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi. Pembangunan sistem, lanjut Jokowi, membutuhkan rekrutmen politik yang baik. Jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan memikirkan bagaimana pengembaliannya. “Itu akan berbahaya sekali,” tegasnya.

Menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, penindakan korupsi ini harus dilakukan secara fokus. Jangan semuanya dikerjakan karena tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang kata dia harus mulai dikoreksi.

“Mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur,” terang Jokowi.

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jokowi mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. Misalnya, di salah satu provinsi gubernurnya ditangkap. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana.

Oleh sebab itu, dirinya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Baik mengenai pembangunan sistem dan juga perbaikan sistem. Juga mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

“Apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya. Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Terkait hukuman mati bagi koruptor, Jokowi mengatakan, bila masyarakat memang berkehendak seperti itu, maka bisa dimasukkan dalam rancangan undang-undang pidana tipikor. Apabila dikehendaki masyarakat, tentu pemerintah bisa mengambil inisiatif. “Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” pungkasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top