EKONOMI & BISNIS

Anggaran KUR Diguyur Rp 190 T, UMKM Diharapkan Naik Kelas

Kredit Usaha Rakyat. (gambar: kur.ekon.go.id)

Kate.id – Pemerintah akan meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 190 triliun. Suku bunganya juga akan diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%. Hal ini diungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019) siang.

“Dengan angka yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Jokowi.

Dengan plafon KUR yang semakin besar, dia mengingatkan jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi. Dalam hal ini jangan sampai penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif. Jokowi mengungkap, laporan yang dia terima menyatakan, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian. Dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegasnya.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Jokowi baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah. “Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana. Sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM,” tuturnya.

Dia memberikan contoh, semisal  apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada. Juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang. Sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan adanya perbankan yang yang masih meminta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR. Hal itu dilakukan karena khawatir pinjaman macet. Menurutnya, hal ini perlu dikoreksi.

“Karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu, mereka bisa naik kelas ke kelas yang lebih atas,” kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku menerima laporan bahwa masih ada praktik bank pelaksana KUR yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat atau KUR. Praktik-praktik seperti ini menurut dia tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif.

“Sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas,” tegasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top