METROPOLIS

Tak Ada Laporan Pertanggungjawaban, Kinerja BUMD Kaltim Jadi Sorotan

Rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim bersama Biro Perekonomian Setda Pemprov Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (2/12).

SAMARINDA, Kate.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Kucuran dana penyertaan modal diberikan, namun banyak yang tak sesuai harapan. Bahkan ada BUMD yang sejak berdiri tidak memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hal ini terungkap dari rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim dengan Bidang Perekonomian Setda Prov. Kaltim, Senin (2/12/2019). Diketahui, hampir seluruh BUMD Kaltim bermasalah. Dari total 8 BUMD, hanya satu yang memilik kinerja positif yakni Bankaltimtara. Sisanya meliputi Migas Mandiri Pratama (MMP), Ketenagalistrikan, Jamkrida Kaltim, Melati Bakti Satya (MBS), Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), Agro Kaltim Utama (AKU), dan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) mendapat sorotan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mempertanyakan sejauh mana kinerja seluruh BUMD Kaltim itu. Dia ingin mengetahui berapa total seluruh penyertaan modal yang sudah diberikan tiap BUMD, dan sejauhmana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami ingin lihat dari target pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Sesuai tidak dengan duit yang sudah disertakan begitu banyak. Dan dari target itu, sesuai enggak dengan realisasinya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu (Kanan) dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim Nazim (kiri) saat memimpin rapat evaluasi kinerja BUMD.

Sebab, kata Bahar, ada laporan bahwa BUMD AKU yang bergerak di bidang perkebunan sejak berdiri tahun 2015 hingga saat ini belum memberikan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Padahal sudah Rp 32 miliar penyertaan modal dari APBD provinsi diberikan. Bahkan perusda tersebut tidak diketahui keberadaan kantor sekretariatnya.

“Juga MBS, sudah dikucurkan penyertaan modal hampir Rp1,2 triliun. Namun kontribusinya seingat saya baru sekitar Rp 3 sampai 4 miliar. Hanya Bankaltimtara yang kinerjanya positif, menyetor Rp 171 miliar. Bahkan banyak yang kosong tak ada kontribusinya. Ini yang ingin kami kejar untuk dievaluasi duit yang sudah keluar itu,” imbuh Politikus PAN ini.

Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim, Nazim, yang hadir dalam rapat kerja tersebut tampak tak bisa menjelaskan secara rinci kinerja BUMD. Ia beralasan tugas lembaganya hanya sebagai pembina dari sejumlah BUMD tersebut.

“Kalau data, mungkin nanti di lain kesempatan bisa kami siapkan. Tapi kalau ingin melihat kinerja, mungkin lebih baiknya jika Komisi II memanggil BUMD-nya langsung dan meminta laporannya,” katanya.

Meski demikian, Nazim mengakui, dari delapan BUMD tersebut memang perusda AKU bermasalah. Dari manajemen hingga laporan keuangannya.

“Kami sudah bentuk tim investigasi dengan SK dari gubernur. Tim sedang turun ke lapangan, mencari di mana aset-aset kita itu. Sejauh ini ada kesanggupan dari mereka untuk mengembalikan,” tukasnya.

Rencana Rombak Total Seluruh Direksi dan Komisaris BUMD

Suasana rapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim.

Potret BUMD Kaltim bermasalah memang sudah menjadi sorotan sejak beberapa tahun belakangan. Evaluasi terus digaungkan, namun belum ada hasil konkretnya. Susunan direksi BUMD pun menjadi sorotan. Diduga banyak titipan, sehingga tidak berjalan profesional.  

Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari F- Partai Golkar, Nidya Listiyono mempertanyakan hal tersebut. Sebab, jika dikelola secara profesional tentu kinerja BUMD dapat hasil positif.

“Saya ingin mengetahui, bagaimana pola rekrutmen direksi ini?,” ucap wakil rakyat dapil Kota Samarinda ini.  

Nidya pun mengusulkan, agar seluruh data kinerja, baik dari penyertaan modal, target hingga kontribusinya dapat diakses secara publik. “Sekarang sudah zamannya digitalisasi. Saya harap semua data sudah digital. Untuk keterbukaan informasi,” ucapnya.

Ia menganalogikan, jika pemprov sebagai pemilik modal, melihat usahanya tidak menguntungkan, lebih baik dihentikan. “Karena kami ingin perusda harus sehat dan go public. Masa ada perusda piutangnya banyak tidak tertagih. Tapi utangnya ada juga,” tegasnya.  

Mendapat pertanyaan tersebut, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim Nazim tak menjawab secara gamblang proses rekrutmen BUMD tersebut. Menurutnya, pengangkatan direksi hak prerogratif gubernur.

Namun ia menegaskan, sudah ada rencana dalam waktu dekat merombak jajaran direksi dan komisaris BUMD, dan membuka lowongan secara terbuka. Diharapkan direksi yang baru dapat mengisi jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Karena memang sebentar lagi sudah habis masa jabatannya. Secepatnya mungkin bulan Desember ini. Nanti akan kami umumkan juga di koran,” ungkapnya.

Langkah tersebut sebagai bagian Pemprov Kaltim mengevaluasi BUMD. Mulai dari sistem hingga manajemennya. Diharapkan hasil investigasi dan evaluasi dapat selesai di akhir tahun ini. “Nanti akan kami sampaikan hasilnya. Kami tidak menutup kalau memang ada masalah,” tegasnya.

Melihat potret BUMD tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menegaskan, pihaknya akan mengagedakan satu-per satu memanggil direksi seluruh BUMD. Nantinya dari hasil evaluasi kinerja seluruh BUMD tersebut, jika memang ada perusda yang tidak mencapai target kinerjanya, tidak menguntungkan daerah, dia mengusulkan untuk ditutup.

“Saya berharap, Pemprov dapat bekerja sama membereskan evaluasi Perusda ini secepatnya. Karena kami ingin perusda ini ke depan dapat berkontribusi efektif terhadap pemasukan daerah, untuk merangsang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya. (lim)

Comments

BERITA TERBARU

To Top