METROPOLIS

APBD Samarinda 2020 Disetujui Rp 3,024 Triliun

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menandatangani pengesahan APBD Samarinda 2020, disaksikan pimpinan DPRD Samarinda. (Foto: Diskominfo Samarinda)

SAMARINDA, Kate.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2020 telah disahkan DPRD Samarinda. Melalui persetujuan bulat dari 8 fraksi, APBD disetujui senilai Rp 3,024 Triliun pada Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2019 di gedung DPRD Samarinda, Sabtu (30/11/2019) malam.

Pengesahan ini setelah sehari sebelumnya, Jumat (29/11.2019) sidang paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati hanya mengesahkan draf 30 Raperda. Namun 7 fraksi menolak Rancangan APBD 2020 karena masih perlu revisi. Akhirnya setelah perbaikan Sabtu malamnya, APBD 2020 langsung disahkan oleh Ketua DPRD Samarinda Siswadi didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi.

Menurut ketua DPRD Samarinda, APBD Kota Samarinda sudah mendapat persetujuan dari 8 fraksi DPRD Samarinda. Setelah sebelumnya dilakukan perbaikan dari selisih angka sekitar Rp 702,336 miliar.

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang hadir bersama ketua TAPD Samarinda yang juga Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan, dengan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 yang sudah disetujui, akan segera dimaksimalkan sesuai harapan masyarakat Samarinda.

Kebijakan program dan kegiatan yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan rangkaian proses. Yang berkesinambungan dari kebijakan program dan kegiatan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

“Kami sepakat anggaran yang sudah ditentukan harus dibelanjakan seefektif dan seefisien mungkin dan harus benar-benar menunjukkan skala prioritas. Mengurangi belanja yang bersifat operasional dan memberi porsi anggaran yang lebih besar untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan pembangunan kota,” ungkap Jaang dalam siaran pers Pemkot Samarinda.

Jaang juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola penerimaan daerah agar mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan. Sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dalam pengeluaran anggaran belanja kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku,” harap Jaang. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top