EKONOMI & BISNIS

Beras Bantuan Bencana Belum Dibayar Pemerintah, Bulog Terancam Rugi Puluhan Miliar

Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2/2018) .(Foto: ANTARA/Umarul Faruq)

JAKARTA, Kate.id – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) terancam rugi puluhan miliar. Hal ini lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam tidak dibayar pemerintah. Dalam hal ini belum dibayar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, kerugian yang dialami Bulog mencapai Rp 39 miliar. Hal ini lantaran penyaluran CBP untuk bantuan bencana alam tidak diiringi oleh regulasi pencairan dana yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos).

“Hampir Rp 39 miliar beras yang sudah kami salurkan ke Sulawesi Tengah kemarin untuk bencana alam, berpotensi tidak akan dibayar kalau Kementerian Sosial tidak membuat Permensos,” kata Tri pada diskusi yang digelar oleh CIPS di Jakarta, Jumat (29/11/2019), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Ada pun kewajiban untuk menyalurkan CBP ini diatur dalam Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial. Berdasarkan data Bulog, total CBP yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam sejak 1 Januari hingga 27 November 2019 mencapai 4.317 ton atau setara Rp39 miliar, dengan asumsi harga beras rata-rata Rp9.000 per kilogram.

Namun begitu Kemenkeu belum melakukan pencairan dana penggantian lantaran tidak adanya regulasi pendukung dari Kementerian Sosial. Payung hukum dalam bentuk Permensos diperlukan sebagai regulasi turunan dari Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.

“Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program Pemerintah. Tapi dari sisi lain, kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi untuk dasar pembayaran. Itu masalah,” sebut Tri. Bulog berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Sosial dan Kemenkeu karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top