POLITIK

Pemkab – DPRD Kutai Kartanegara Sepakati R-APBD 2020 Sebesar Rp 5,8 Triliun

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid (Ketiga kanan) dan Bupati Kukar Edi Damansyah (kerua kiri) saat paripurna pengesahan R-APBD 2020.

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemkab dan DPRD Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) menyepakai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5,8 triliun. 

Kesepkatan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung Rabu (27/11) malam, di Ruang Sidang Utama, DPRD Kukar. Persetujuan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, jumlah R-APBD Kukar tahun 2020 mengalami kenaikan lebih dari Rp 1 triliun dari nota keuangan R-APBD 2020  sebesar Rp4,14 triliun. “Itu dari Bankeu (Bantuan Keuangan), DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana lainnya, ” kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Rasid menyatakan, berdasarkan kesepakatan bersama, alokasi anggaran tahun depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. “Termasuk biaya Pilkada Kukar 2020. Sebagai besar anggaran digunakan untuk itu,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah memberikam apresiasi kepada DPRD Kukar yang telah bekerjasama menyusun R-APBD 2020 untuk menjadi Perda APBD 2020. 

“Pengesahan APBD 2020 ini tak lepas dari kerja keras tim badan anggaran DPRD Kukar untuk menyusun, merencanakan, membahas hingga akhirnya bisa sama-sama disepakati,” terangnya.

Setelah disahkan bersama, draf R-APBD Kukar tahun 2020 tersebut akan dibawa ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan evaluasi. Termasuk memverifikasi kembali menyesuaikan dengan alokasi dari provinsi.

Sekretaris DPRD Kukar Ridwa Darmawan menjelaskan, dari hasil evaluasi tersebut masih terbuka kemungkinan untuk berubah. 
“Apakah ada belanja yang dimasukkan lagi di pusat atau sangat yang darurat. Bisa berubah bertambah banyak atau berkurang,” katanya.

Menurutnya, evaluasi biasanya dilakukan paling lambat 10 hari masa kerja. Setelah itu, kata dia, maka akan dibahas lagi oleh Banggar DPRD Kukar untuk kemudian disahkan menjadi Perda APBD Kukar tahun 2020. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top