HUKUM & KRIMINAL

Beri Grasi ke Koruptor, Jokowi: Sudah Uzur dan Sakit-sakitan

Mantan Gubernur Riau yang terjerat kasus korupsi, Annas Maamun. (Foto: Antara/Agus Bebeng)

JAKARTA, Kate.id – Pemberian grasi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun (78) menuai kontroversi. Lantaran grasi tersebut diberikan kepada Annas yang merupakan koruptor dalam kasus alih fungsi kawasan hutan. Komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi pun dipertanyakan.

Jokowi menanggapi santai kontroversi yang muncul. Kata dia, pemberian grasi tersebut berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Menko Polhukam. Selain itu juga pertimbangan dari sisi kemanusiaan.

“(Annas) Umurnya  juga sudah uzur (78 tahun, Red.) dan sakit-sakitan terus sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai melepas kontingen Sea Games 2019 Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (27/11/2019) sore.

Presiden mengingatkan, sesuai Undang-Undang Dasar, jelas sekali grasi itu adalah hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Meskipun pada kenyataannya tidak semua yang diajukan kepada dirinya dikabulkan.

“Coba dicek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun, yang dikabulkan berapa. Dicek betul,” ujar Jokowi.

Menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, masyarakat tak perlu khawatir terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Lantaran grasi yang diberikan bersifat kasuistik dan tidak setiap hari diberikan.

“Kalau setiap hari dikeluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru perlu dikomentari,” sebutnya.

DIMINTA TETAP KOOPERATIF

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta Annas Maamun tetap kooperatif untuk dimintai keterangannya. Hal ini menindaklanjuti kasus yang terkait dengannya meskipun telah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.

“Namun, kami berharap kalau beliau sudah di luar akan terus kooperatif untuk menindaklanjuti kasus yang berhubungan dengan dirinya,” kata Laode di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (27/11/2019), dikutip dari Kantor Berita Antara.

Laode menilai Presiden Jokowi memiliki pertimbangan untuk memberikan grasi terhadap mantan Gubernur Riau tersebut, misalnya karena usia sudah tua dan sering sakit. Menurut dia, berbagai pertimbangan Presiden memberikan grasi itu di luar kewenangan KPK dan institusinya tidak bisa ikut campur.

“Presiden bisa pertimbangkan mungkin karena preseden sudah tua atau dia sudah sakit-sakit. Itu di luar kewenangan KPK, itu kewenangan pemerintah dan Presiden untuk memberikan grasi,” ujarnya.

Selain itu, Laode mengungkapkan bahwa pihaknya kaget ketika mendengar kabar Presiden Jokowi memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang menjadi terpidana korupsi. Dia mengaku sudah mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami bahwa ada pemberian grasi kepada Anas dan meminta jaksa KPK melaksanakan keputusan tersebut.

“Kami sudah mendapatkan surat dari Kemenkumham dan Dirjen Lapas bahwa ada grasi dan meminta jaksa KPK untuk melaksanakan keputusan grasi tersebut, pasti akan dilaksanakan KPK,” katanya.

Laode menegaskan bahwa pada saat bersamaan KPK juga belum mendapatkan informasi apa alasan pemerintah memberikan grasi kepada Annas. Ia mengatakan bahwa KPK sangat kaget dengan pemberian grasi tersebut karena kasus yang menjerat Annas Maamun sebenarnya sangat banyak dan beberapa kasus masih dalam tahap penyelidikan KPK.

“Seperti korporasinya, yaitu PT Palma Satu, itu sedang dalam proses. Jadi, kami kaget juga,” sebutnya.

Sebelumnya mantan Gubernur Riau, Annas Maamun pada 2015 divonis Majelis Tindak Pidana Korupsi Bandung 6 (enam) tahun karena terbukti bersama melakukan tindak pidana korupsi alih fungsi kawasan hutan. Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi tujuh tahun di tingkat kasasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal 25 Oktober 2019, Annas mendapatkan grasi pemotongan masa hukuman selama satu tahun. Dengan demikian, hanya akan menjalani hukuman selama 6 tahun, dan akan bebas pada 3 Oktober 2020 mendatang. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top