NASIONAL

LGBT Dilarang Lamar CPNS di Kejaksaan, Pemerintah Sebut Bukan Diskriminasi

ilustrasi CPNS.

Kate.id – Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kejaksaan RI tidak boleh memiliki kelainan orientasi seksual meliputi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Sebagaimana terungkap dalam pengumuman rekrutmen CPNS di Kejaksaan RI.

“Pelamar tidak buta warna, baik parsial maupun total; tidak cacat fisik; dan tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender),” bunyi pengumuman yang dikutip dari laman rekrutmen.kejaksaan.go.id.

Terkait ketentuan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku sepakat. Bahwa pelamar CPNS Kejaksaan RI tidak boleh memiliki kelainan orientasi seksual. Aturan tersebut menurut dia bukan bentuk diskriminasi. Namun lebih menyesuaikan kebutuhan dan kriteria pegawai yang dibutuhkan setiap instansi.

“Saya kira sah-sah saja. Kejaksaan RI memang ingin pegawai yang sempurna. Saya setuju, tidak ada masalah,” ungkap Tjahjo dikutip dari Jawa Pos.

Sama seperti halnya rekrutmen Polri dan TNI, pelamar dituntut memiliki fisik yang sempurna. Mata tidak boleh minus, tinggi dan berat badan yang proporsional, tidak ada varises di kaki, dan masih banyak persyaratan lainnya.

Lagi pula, lanjut dia, masih banyak kesempatan bagi pelamar untuk memilih instansi lain yang tidak mencantumkan syarat khusus tersebut. Dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria pengadaan CPNS 2019 tertulis pemerintah memberikan porsi minimal dua persen bagi pelamar disabilitas di masing-masing instansi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana lebih berhati-hati menyikapi isu tersebut. Memang dalam tes CPNS harus mengedepankan objektivitas. Murni berdasarkan kemampuan peserta. Namun, suatu instansi pasti memiliki latar belakang yang kuat untuk mencantumkan syarat khusus.

Bima menyebut, bisa jadi instansi tersebut mempunyai pengalaman. Misalnya, formasi penjaga tahanan. “Tahanan itu isinya pria semua nih. Kalau orang LGBT senang banget dia di sana. Bisa kacau,” beber Bima.

Makanya menurut dia, instansi mencantumkan syarat khusus itu sah. Karena sifatnya tergantung sifat pekerjaan instansi tersebut. Jadi, bukan diskriminasi.

Mengenai pelamar disabilitas lainnya, pemerintah memberi fasilitas passing grade khusus pada tes seleksi kemampuan dasar (SKD). Tapi, sebelum itu, pelamar harus lolos seleksi administrasi dulu. Makanya, Bima mengimbau agar pelamar benar-benar teliti membaca persyaratan khusus suatu instansi yang hendak dipilih.

Selain itu, Bima juga mengingatkan bagi instansi yang belum mencantumkan persyaratan khusus bagi disabilitas agar melakukan peninjauan ulang. Karena masalah itu, bagi instansi ingin melakukan perpanjangan masa pendaftaran wajib mengirimkan surat permohonan ke BKN.

PPP MENDUKUNG

Rencana Kejaksaan Agung melarang pelamar LGBT mengikuti seleksi CPNS mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau yang karib disapa Awiek menuturkan, pihaknya mendukung rencana tersebut.

“Fraksi PPP mendukung penuh rencana Kejagung melarang CPNS yang memiliki orientasi seksual menyimpang seperti LGBT,” kata Awiek dilansir dari Antara, Senin (25/11/2019).

Menurut Awiek, virus LGBT bisa mengancam generasi mendatang. Sehingga, niat baik Kejaksaan Agung semestinya diapresiasi. “Agama memiliki ajaran dari Tuhan yang wajib diikuti oleh para pemeluknya. Islam merupakan agama terbesar di Indonesia dan Islam melarang LGBT,” ujarnya.

Bahkan Awiek menilai, larangan LGBT bagi CPNS Kejagung itu layak diterapkan di semua instansi pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin memperoleh CPNS yang normal.

“Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah,” kata Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top