POLITIK

KPU Uji Publik Peraturan Pilkada Serentak 2020

ilustrasi

Kate.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dua PKPU tersebut yakni perubahan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, serta perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada.

“Untuk PKPU tentang tahapan, sebetulnya kami sangat berharap ini sudah bisa diundangkan, karena kebutuhan mengumumkan tahapan secepatnya,” kata Arief, Senin (25/11/2019) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Jika dalam uji publik tersebut kata Arief, tidak ada lagi tanggapan yang akan mengubah poin-poin dalam Peraturan KPU, maka naskah tersebut bisa dikirimkan langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. “Kami hari ini langsung mengirimkan ke Kemenkumham untuk bisa diundangkan,” sebutnya.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menjelaskan, terdapat tujuh poin perubahan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah. “Yang pertama tentang pembentukan dan masa kerja penyelenggara Ad-hoc, kedua jadwal penyerahan daftar pemilih penduduk potensial,” ungkap Evi.

Kemudian, mengenai pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, poin keempat pemenuhan persyaratan pasangan calon perseorangan. Selanjutnya, tentang pengumuman daftar pasangan calon, penelitian persyaratan calon dan yang terakhir mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan suara. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top