POLITIK

Mendagri Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi dengan Kajian Akademis

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019). (Foto: Puspen Kemendagri/ES)

JAKARTA, Kate.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung perlu mendapat evaluasi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

“Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Tito menjawab wartawan.

Untuk itu, menurut Tito, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel yang memiliki reputasi bagus. Mungkin bisa melibatkan tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal.

“Baru kita lihat hasilnya (evaluasi). Bisa saja temuannya nanti (menyatakan) publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kami otomatis why not (kenapa tidak), ini adalah suara rakyat. Tetapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelas Tito.

Mantan Kapolri ini menjelaskan, metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung. Itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah,” sebut Tito.

Dia mengaku sudah berbicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu. Tujuannya untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak.

Dengan demikian, tegas Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top