NASIONAL

Mulai 2020, Dilarang Menikah Bila Belum Bersertifikat

ilustrasi

Kate.id – Siap-siap bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Pasalnya, mulai 2020 bakal ada aturan baru yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia terkait pernikahan. Yaitu pasangan yang hendak menikah wajib mengantongi sertifikat perkawinan.

Aturan ini dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), diperuntukkan bagi pasangan yang akan atau berencana melakukan pernikahan pada tahun 2020. Masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

“Kita usahakan 2020 terlaksana. Kita ingin revitalisasi (pemberian sertifikat) karena selama ini kan hanya KUA (Kantor Urusan Agama, Red.) dan menurut saya belum mantap,” kata Muhadjir selaku Menko PMK, Rabu (13/11/2019) saat Rakornas di Sentul, Bogor, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Menurut Muhadjir, selama ini sejatinya sertifikat perkawinan sudah dilaksanakan. Hanya saja akan disempurnakan dengan melibatkan kementerian yang dianggap relevan. Misalnya, harus dibekali tentang ekonomi keluarga atau ekonomi kerumahtanggaan, kemudian masalah kesehatan, kesehatan reproduksi. Terutama agar bisa menyiapkan anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa ini harus lebih berkualitas.

“Apa perlu sertifikat atau tidak itu kan soal teknis, yang penting bahwa mereka harus ada semacam program pembelajaran pranikah. Sertifikat ini mestinya gratis,” kata Muhadjir.

Aturan baru ini dianggap bermanfaat dan nantinya akan berguna sebagai bekal bagi pasangan ketika sudah berkeluarga. Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami-istri hingga masalah stunting pada anak.

Kelas bimbingan sertifikasi sebelum menikah ini diadakan selama tiga bulan. Bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat. Dalam melaksanakan program ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pihak Kemenkes akan menjadi pihak yang memberi informasi terkait kesehatan dan penyakit. Sementara Kemenag akan mengurus hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan. Masing-masing kementerian pun akan memberikan bimbingan spesifik.

“Karena itu dengan melibatkan kementerian yang terkait misalnya untuk bidang kesehatan reproduksi dan kemudian pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berkaitan dengan janin, anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Muhadjir.

Bila belum mengikuti pendidikan, Muhadjir mengatakan pasangan tersebut tidak boleh menikah. “Sebelum lulus mengikuti pembekalan tidak boleh nikah,” tegasnya.

Untuk cara-cara bimbingan menikah di Indonesia beserta persyaratannya akan dicantumkan dalam website. Website bimbingan online perkawinan tersebut akan memuat seluruh panduan pernikahan yang disediakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menko PMK Muhadjir Effendi. (Foto: istimewa)

Dia mengatakan melalui sertifikat tersebut harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup sebelum menikah. “Termasuk untuk menekan angka perceraian. Kalau ada sertifikat baru mendaftar menikah, pokoknya dia harus ikut pelatihan atau pendidikan atau kursus apalah namanya sebelum nikah,” ungkap Muhadjir.

Menurut dia sejumlah komunitas agama sudah melakukan pendidikan pranikah sebelumnya. “Saya kemarin memang melihat dan tanya-tanya bagaimana praktiknya. Tidak hanya di Katolik, komunitas tertentu seperti Muhammadiyah dan NU juga sudah melakukan. Tapi ini mau saya harus lebih masif, sifatnya harus berlaku wajib,” kata dia.

PETUGAS KUA JADI PENYULUH

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) akan memperoleh penugasan sebagai penyuluh pendidikan pranikah untuk mendapatkan sertifikat perkawinan. Hal ini menanggapi rencana diwajibkannya sertifikat nikah.

“Petugas KUA yang akan menatar, termasuk menjadi penyuluh-penyuluh kita yang di lapangan,” kata Fachrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019). “Semua agama ditatar, nanti kita buat apa-apa yang menjadi jelas sehingga tidak ada yang terlewat,” tambahnya.

Menurut Fachrul, melalui pendidikan tersebut mereka yang ingin menikah akan mendapat sejumlah nasihat. Sebagaimana yang diungkapkan Muhadjir, Fachrul juga menyebut pengetahuan yang diperlukan pasangan yang akan menikah meliputi masalah agama dan kesehatan.

“Supaya jangan stunting. kemudian dikasih tahu pada saat hamil apa yang harus dia lakukan. Jadi betul-betul dia melahirkan bayi-bayi yang sehat, bayi sehat kan bukan hanya saat lahir saja mulai dari kandungan, antara lain itu yang disampaikan,” ungkap Fachrul.

Semua pasangan yang ingin menikah, menurut Fachrul wajib mengikuti pendidikan tersebut. Pendidikan pranikah tersebut dilakukan saat pasangan sedang mengurus surat-surat di KUA sebelum menikah.

Sedangkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan pelaksanaan sertifikat perkawinan tersebut akan dilakukan secara terpadu bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Namun, Bintang belum dapat menjelaskan soal konsep dan sifat kebijakan sertifikat perkawinan tersebut.

“Nanti saya lapor. Karena kemarin mungkin acara di Sentul, ya. Kami ada raker dengan DPR jadi tidak ikut. Itu baru rancangan, nanti kami sampaikan setelah pasti,” kata Bintang.

Saat ini, dalam revisi UU Perkawinan usia pernikahan perempuan dan laki-laki telah dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun. Pada awal mulanya, usia pernikahan perempuan adalah 16 tahun sementara laki-laki 19 tahun. Aturan dan pembuatan bimbingan menikah yang baru ini sebenarnya sudah direncanakan sejak setahun yang lalu. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top