METROPOLIS

Ratusan Ribu Hektare Lahan Bekas Tambang di Kutai Kartanegara Bakal Dimanfaatkan untuk Pertanian

ilustrasi lubang tambang di Kutai Kartanegara Kaltim. (Dok. JATAM)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemkab Kutai Kartanegara bakal memanfaatkan lahan bekas tambang diwilayahnya untuk kegiatan ekonomi pertanian dan peternakan. Hal tersebut dilakukan untuk menyongsong Kutai Kartanegara Ibu Kota Negara (IKN) baru RI.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, pihaknya serius menangani persoalan lahan pasca tambang. Edi menginginkan lubang bekas tambang dimanfaatkan untuk pengembangan sektor ekonomi di bidang pertanian dan peternakan. Saat ini, kata dia, sejumlah lubang bekas tambang sudah dimanfaatkan warga. Mulai dari embung penampung air hujan untuk dialiri ke sawah, keramba, pembibitan serta pengembangbiakan ikan.

“Kami ingin membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan. Keinginan kami sebagian besar untuk mengembangkan pertanian dan peternakan,” katanya, disela-sela diskusi yang digelar Dewan Riset Daerah (DRD) mengusung tema Solusi Pemanfaatan Lahan Pascatambang Batubara Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN), Senin (11/11/2019). Turut hadir dalam kegiatan tersebut pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.

Menurut Edi, setelah ditetapkannya Kutai Kartanegara sebagai wilayah Ibu Kota Negara, pemerintah berkewajiban mempersiapkan lahan luas yang bisa digunakan untuk mengembangkan kebutuhan pangan secara mandiri.

Saat ini ada sekitar 218.311,99 hektare lahan bekas tambang atau 8,3 persen dari luas wilayah Kutai Kartanegara. Dari jumlah tersebut, kata dia, setelah diidentifikasi tidak semua produktif untuk dapat dimanfaatkan kembali.

“Persentasenya enam persen lahan yang bisa kita manfaatkan untuk pertanian, sisanya masih bersinggungan dengan masalah perizinan,” bebernya.

ALIHKAN KETERGANTUNGAN EKONOMI

Edi menjelaskan, perekonomian Kutai Kartanegara hingga kini masih bergantung pada sektor Sumber Daya Alam (SDA). Setidaknya, sebesar 64,91 persen struktur ekonomi masih berasal dari sektor pertambangan. Sedangkan pertanian dalam arti luas hanya sekitar 12,98 persen.

Ia berharap, ke depan dengan kebijakan memanfaatkan lahan bekas tambang untuk pertanian dan peternakan, maka ketergantungan ekonomi SDA terus berkurang. Di mana bisa dibalik dan menarik sektor pertanian menjadi lebih besar.

“Apalagi saat ini sebaran perizinan tambang di Kukar sudah sangat mendominasi sekali. Nah, ini yang ingin saya selesaikan. Bagaimana nanti lahan-lahan pasca tambang ini bisa termanfaatkan,” ujarnya.

Dari data yang dipaparkannya, izin pertambangan di Kutai Kartanegara meliputi IUP produksi sebanyak 358 izin dengan luasan 329.130 hektare, IUP eksplorasi 391 izin dengan luasan 548.955 hektare dan PKP2B 24 izin dengan luasan 291.921 hektare. Dari 391 IUP eksplorasi tersebut sebanyak 85 izin sedang dalam proses perpanjangan.

Dari seluruh izin tersebut, sekitar 218.311,99 hektare merupakan lahan bekas tambang atau seluas 8,3 persen luasan wilayah Kutai Kartanegara. Jumlah tersebut justru lebih besar dari ketersediaan lahan untuk mengakomodasi pembangunan yang baru tersisa 6,3 persen dari wilayah Kutai Kartanegara atau seluas 27.263 Kilometer persegi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top