POLITIK

KPU Ngotot Usulkan Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

ilustrasi

Kate.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (11/11/2019). Dalam pertemuan tersemu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, salah satu bahasannya adalah penyampaian Rancangan Peraturan KPU, salah satu di dalamnya yaitu KPU masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di-Judicial Review di Mahkamah Agung. Dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,” terang Arief dalam keterangan pers kepada wartawan.

Meski ditolak pada Pemilu 2019, KPU masih tetap mengusulkan saat ini untuk keperluan Pilkada Serentak 2020. Menurut Ketua KPU itu, hal itu dilakukan karena ada fakta baru yang dahulu menjadi argumentasi dan sekarang argumentasi tersebut dapat dipatahkan.

Argumen tersebut yang menyatakan KPU tidak usah mengatur hal tersebut dan menyerahkannya kepada pemilih. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tetapi terpilih juga.

“Padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih, dia kan tidak bisa memerintah. Yang memerintahkan kemudian orang lain, karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief seraya menunjuk yang terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara.

Argumentasi kedua yaitu apabila sudah ditahan, pelaku korupsi itu sudah selesai menjalani korupsi dan dianggap tidak akan kembali melakukan korupsi. Akan tetapi faktanya, menurut KPU, terdapat calon kepala daerah yang sudah pernah ditahan yang ketika sudah bebas mencalonkan diri kembali, namun kembali melakukan korupsi ketika terpilih.

“Nah atas dasar dua fakta yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,” terang Arief.

Ketua Umum KPU Arief Budiman didampingi jajaran pengurus KPU menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Argumentasi berikutnya adalah Pemilu Legislatif mewakili semua kelompok, sehingga kelompok apapun tetap harus bisa diwakili. Tetapi Pilkada hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka menurut Arief, KPU ingin satu orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus menjadi contoh yang baik.

“Salah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik. Itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam pemilihan kepala daerah,” ujar Arief.

Dia menambahkan, perdebatan saat ini sebetulnya sudah tidak sekeras dahulu lagi. Tetapi, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lagi bersama DPR dan pemerintah di Komisi II.

“Ya sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi. Belum ada jadwal. Yang sudah ada jadwalnya PKPU (Peraturan KPU, Red.). Maka kita masukkan dulu ke PKPU,” ucap Arief.

Soal kemungkinan pilkada dilakukan kembali melalui DPRD, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kalau soal pilihan sistem, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat Undang-Undang. Dalam hal ini yaitu Pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk itu.

“Tapi pedoman pada Undang-Undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat Undang-Undang yang memutuskan,” tegasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top