POLITIK

Soal Perppu KPK, Menko Polhukam Sebut Tunggu Judicial Review

Menko Polhukam Mahfud MD menjawab wartawan mengenai penerbitan Perppu KPK, di Jakarta, Selasa (5/11/2019). (Foto: Kemenko Polhukam)

JAKARTA, Kate.id – Keputusan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum jelas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan mengeluarkan perppu tersebut atau tidak.

Menurut Menko Polhukam, Presiden masih menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK. “Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat, Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menko Polhukam mengaku sudah berbicara dengan Jokowi. Kata Jokowi menyatakan agar proses  judicial review berjalan dahulu di MK. “Nanti sesudah MK dipelajari apakah keputusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kami evaluasi lagi, kalau perlu Perppu ya kami lihat,” ujarnya.

Terkait dengan desakan lembaga masyarakat untuk mengeluarkan Perppu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, bahwa semua itu merupakan kewenangan Presiden. “Saya kira itu kewenangan Presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu, bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa. Termasuk yang tidak setuju ya tidak bisa maksa,” tegas Mahfud. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top