NASIONAL

Jokowi Sudah Teken Perpres, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik 100 Persen

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)

Kate.id – Pemerintah memutuskan secara resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut ditetapkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari laman Setneg.go.id Selasa (29/10), Perpres 75/2019 yang ada dalam produk hukum terbaru dirilis tersebut, telah ditetapkan per tanggal 24 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019, dikutip Selasa (29/10/2019).

Dalam Perpres 75/2019 tersebut, menetapkan penyesuaian iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang direkomendasikan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi IX DPR RI Agustus lalu.

Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019,tarif iuran kelas Mandiri atau  peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Kemudian untuk iuran PBPU dan BP mandiri kelas II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kepesertaan PBPU dan BP mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.Kenaikan iuran tersebut diterapkan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Sementara, untuk besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019, pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran di 2019.

Sementara besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta.

Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberik kerja, dan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji. Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top