EKONOMI & BISNIS

UMP Naik 8,51 Persen di 2020, Asosiasi Buruh Beri Penolakan

ilustrasi (Foto: smartlegal.id)

Kate.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) bakal mengalami kenaikan 8,51 persen untuk rata-rata nasional pada 2020 mendatang. Penetapan UMP 2020 oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang pengupahan, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No B-M/308/HI.01.00/X/2019, tingkat inflasi nasional menggunakan angka September 2019 yaitu 3,39 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,12 persen. Apabila dijumlahkan, maka muncul angka 8,51 persen. Kenaikan UMP 2020 ini lebih tinggi ketimbang 2019 yang 8,03 persen. Namun lebih kecil ketimbang kenaikan pada 2017 yang mencapai 8,71 persen.

Dengan asumsi menggunakan besaran kenaikan yang ditetapkan oleh Menaker, maka UMP 2020 untuk DKI Jakarta akan naik dari Rp 3.940.972 menjadi Rp 4.276.348,72. Sedangkan UMP Banten dari Rp Rp 2.267.965 menjadi Rp 2.460.968, Jawa Barat dari Rp 1.668.372 menjadi Rp 1.810.350. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 menjadi Rp 1.742.015, Jawa Timur dari Rp 1.630.059 menjadi Rp 1.768.777, dan Yogyakarta dari Rp 1.570.922 menjadi Rp 1.704.607.

Namun, sesuai pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, bagi daerah yang upah minimum (UMP/UMK) pada 2015 masih di bawah Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), wajib menaikkan upah minimum sama dengan nilai KHL paling lambat pada 1 November 2019. Biasanya kenaikannya bisa lebih besar dari penetapan kenaikan UMP secara nasional. Adapun tujuh provinsi yang harus menaikkan UMP sama dengan KHL antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

BURUH MENOLAK

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri berswafoto bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah pimpinan organisasi buruh di Indonesia. Tampak Said Iqbal (paling kanan) yang bakal kembali mengagendakan pertemuan dengan Jokowi untuk memrotes kenaikan UMP 2020.

Meski mengalami kenaikan, namun para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan penolakan. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, seharusnya kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10 sampai 15 persen. Hal ini berdasarkan perhitungan KHL yang menurut perhitungannya ada 84 item.

“Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51persen,” kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (18/10/2019), dikutip dari Tempo.

Iqbal mengatakan, penolakan juga karena kenaikan ini mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini sudah ditolak buruh Indonesia. Ia menuturkan, seharusnya PP ini direvisi dulu, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” sebut Iqbal.

KHL yang digunakan dalam survei pasar yang mendasari kenaikan upah minimum itu sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional, yakni dari 60 item menjadi 78 item. Namun Iqbal menuturkan, KSPI menghitung seharusnya ada 84 item KHL yang harus dimasukkan.

Terlebih lagi, ungkap Iqbal, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diatur dasar hukum kenaikan upah minimum adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

“KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku,” terangnya.

Sebagai langkah tindak lanjut besaran kenaikan upah itu, Iqbal mengaku pihaknya akan kembali menemui Presiden Jokowi. Mereka akan meminta agar  Jokowi segera membentuk tim revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat Hari Buruh 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top