EKONOMI & BISNIS

KPK Tetapkan Tiga Tersangka dari OTT Proyek Jalan PUPR di Kaltim

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti dalam OTT Kepala BPJN XII di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

JAKARTA, Kate.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (15/10) lalu.

Ketiganya adalah Kepala Balai Pepaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kaltim- Kaltara Refly Ruddy Tangkere (RRT), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja BPJN XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono (ATS). Lalu dari pihak swasta Hartoyo (HTY) pemilik PT Harlis Tata Tahta.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengadaan proyek jalan nasional Kementerian PUPR di Provinsi Kaltim Tahun 2018 -2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan proyek Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2019).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan kepada ketiga tersangka tersebut. Ketiga diduga melakukan praktik persekongkolan jahat atas proyek jalan di Kaltim. Dimana Kepala BPJN Wilayah XII Kaltim – Kaltara Refly Ruddy Tangkere dan PPK Andi Tejo Sukmono diduga menerima sejumlah uang dari kontraktor pemenang tender proyek PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.   

Agus menjelaskan BPJN XII Kaltim- Kaltara mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta di Kaltim dengan anggaran tahun jamak 2018-2019 dengan nilai kontrak Rp 155,5 miliar. PT. HTT yang dimiliki Hartoyo sebagai pemenang lelang untuk proyek tahun jamak tersebut.

“Dalam proses pengadaan proyek, HTY diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan commitment fee kepada RRT selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan ATS selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kaltim,” ujar Agus.

Komitmen Fee 6,5 Persen, Diberikan Lewat ATM

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, Refly Ruddy Tangkere (tengah) memakai rompi oranye usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Persekongkolan jahat terjadi dalam proyek ini. Commitment fee disepakati sebesar 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. “Commitment fee tersebut diduga diterima RTU dan ATS melalui setoran uang setiap bulan dari HTY baik secara tunai maupun transfer,” kata Agus.

Kepala BPJN XII Kaltim Kaltara Refly diduga menerima uang tunai dari Hartoyo sebagai pemenang proyek sebanyak delapan kali. Besaran bervariasi. Mulai dari Rp 200 hingga 300 juta. Jika ditotal Refly sudah menerima sekitar Rp 2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek yang diterima oleh Hartoyo.

“Sementara PPK, ATS diduga menerima setoran uang dari HTY dalam bentuk transfer setiap bulan melalui rekening atas nama BSA. Rekening tersebut diduga sengaja dibuat untuk digunakan ATS menerima setoran uang dari HTY,” tuturnya.

PPK Andi juga menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun “sms banking”. Rekening tersebut dibuka pada 3 Agustus 2019 sebelum PT HTT diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pada 14 September 2019 dan menandatangi kontrak pada 26 September 2019. Andi menerima menerima transfer dana pertama kali dari Hartoyo pada 28 Agustus 2019.  

“Rekening tersebut menerima transfer uang dari HTY dengan nilai total Rp1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Andi juga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari HTY sebesar total Rp3,25 miliar,” ungkap Agus.

Uang yang diterima oleh Andi dari Hartoyo tersebut salah satunya merupakan sebagai pemberian “gaji” sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT.

“Uang tersebut diberikan kepada ATS sebesar Rp 250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan oleh ROS Staf Keuangan PT HTT dalam laporan perusahaan,” ujar Agus.

Sebagai pihak penerima Refly dan Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Hartoyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, ketiga nya menjalani proses penahanan hingag 20 hari kedepan. “Ditahan selama 20 hari pertama,” ucap Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Tersangka Refly ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, Andi di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, dan Hartoyo di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top