HUKUM & KRIMINAL

OTT di Kaltim, KPK Amankan Pejabat Kementerian PUPR

Ilustrasi KPK (Dok. Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Setelah menjering Bupati Indramayu Supendi, KPK kali ini melakukan OTT di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Tim kita sedang ada di Kaltim, tapi masih di dalam pengembangan sudah ada beberapa orang (diamankan),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019), dikutip dari detikcom.

Basaria belum menjelaskan identitas pihak yang diamankan dan terkait kasus apa. Dia hanya menyebut total ada delapan orang yang sudah diamankan KPK. “Akan dibawa besok pagi kalau tidak salah ada delapan orang,” ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, salahsatu yang di OTT adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Balikpapan, Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere.   

“Pihak yang diamankan dari unsur Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah XII, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan swasta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan, Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere. (dok. PUPR)   

Febri menjelaskan, OTT kali ini mengamankan delapan orang terkait, baik dari pejabat maupun pihak swasta. Mereka diamankan di Samarinda, Bontang, serta Jakarta. “Diamankan di Samarinda, Bontang, dan ada yang di Jakarta,” ujarnya.

Di Kaltim, tujuh orang diamankan dan saat ini sedang diperiksa di Polda Kaltim, di Balikpapan. Sementara satu orang yang diamankan di Jakarta sedang diperiksa di gedung KPK.

Delapan pihak yang diamankan itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Febri menjelaskan, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan, dengan nilai pekerjaan Rp 155 miliar. “Diduga terkait paket pekerjaan jalan multi years,” jelasnya.

Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan, Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere (kanan). (Dok. Keme PUPR)   

BPJN XII Kementerian PUPR sendiri mebawahi pekerjaan jalan dan jembatan berstatus nasional di provinsi Kalimantan Timur dan Utara.

Febri menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari proyek Kementerian PUPR. “Nilainya Rp 155 miliar. Ini bagian dari proyek di Kementerian PUPR ya,” ujarnya.

Dari delapan orang yang diamankan KPK tersebut, diduga ada transaksi suap Rp 1,5 miliar. Kini, delapan orang yang diamankan KPK itu masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam sebelum menentukan status hukum mereka. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top