POLITIK

Jokowi Tak Larang Unjuk Rasa Saat Pelantikan, Polda Enggan Keluarkan Surat Izin

Presiden Jokowi berbincang dengan pimpinan MPR RI saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019) siang. (Foto: Humas/Jay)

Kate.id – Joko Widodo (Jokowi) tak melarang adanya aksi unjuk rasa saat pelantikan dirinya bersama Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Ahad (20/10/2019) mendatang. Kata dia, aksi unjuk rasa sejatinya dijamin oleh konstitusi.

“Yang namanya demo dijamin konstitusi,” tegas Jokowi menjawab wartawan usai menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019) siang.

Soal adanya larangan kepolisian terhadap kemungkinan aksi unjuk rasa pasa saat pelantikan, Jokowi mempersilakan awak media menanyakannya secara langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sehingga pada dasarnya, Jokowi tidak pernah memerintahkan larangan aksi unjuk rasa saat pelantikan. “Tidak ada,” tegasnya.

Jokowi sendiri meminta agar penyelenggaraan upacara pelantikan pada Rapat Paripurna MPR RI dan perayaannya dilakukan sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu.

Pada kesempatan itu Jokowi tidak mempersoalkan jika ada relawan yang melakukan syukuran atau arak-arakan atas pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2019-2024. “Kalau mau arak-arakan enggak apa-apa. Arak-arakan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan. Pasalnya MPR mengharapkan acara ini berlangsung khidmat tanpa gangguan apapun. “Makanya kami imbau kepada adik mahasiswa pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan,” kata pria yang karib disapa Bamsoet itu.

Dia mengingatkan, suksesnya pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional. “Itu juga akan membantu perekonomian kita, dan dengan perekonomian yang baik maka itu sama dengan membantu target kita semua,” jelas Bamsoet.

POLRI TAK KELUARKAN SURAT IZIN

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. (Foto: Tribrata News)

Perkataan Jokowi ini bertentangan dengan sikap kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

“Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu,” jelas Kapolda, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/19), dikutip dari Tribrata News.

Gatot berharap agenda pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang berlangsung kondusif. Untuk itu dia mengimbau warga turut menjaga keamanan dan citra negara. Sebab, banyak tamu asing yang akan hadir dalam pelantikan presiden-wapres.

“Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara akan hadir. Juga utusan-utusan khususnya,” jelas Jenderal Bintang Dua tersebut.

Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengatakan unjuk rasa yang digelar tanpa pemberian izin dinyatakan ilegal. “Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” jelasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top