HUKUM & KRIMINAL

Bila Revisi UU KPK Berlaku, Ini 10 Dampaknya Menurut ICW

Aksi menolak pelemahan KPK. (Foto: FIN.co.id)

Kate.id – Tepat Kamis (17/10/2019), Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berlaku penuh. Apalagi jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK tidak juga diterbitkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Lalu apa akibat dari tidak diterbitkannya Perpu KPK oleh Jokowi? Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya 10 akibat dari tidak diterbitkannya Perppu KPK berikut ini, dikutip Kate.id dari instgram @sahabaticw:

1.Penindakan Kasus Korupsi Akan Berhenti Total

Ini diakibatkan dari pengesahan UU KPK yang baru, yang mana nantinya berbagai tindakan pro justisia akan dihambat. Karena harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas. Mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.

2. KPK Tidak Lagi Menjadi Lembaga Negara Independen

Berdasarkan Pasal 3 UU KPK yang baru, menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam naungan kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ini mengartikan bahwa status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen. Padahal sedari awal pembentukan KPK diharapkan menjadi bagian dari rumpun kekuasaan keempat, yakni lembaga negara independen dan terbeas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik secara kelembagaan atau penegakan hukum.

3. Menambah Daftar Panjang Pelemahan KPK

Sepanjang lima tahun kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK), berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Mulai dari penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan persoalan, ditambah lagi dengan pembahasan serta pengesahan UU KPK. Akan tetapi di waktu yang sama seakan Jokowi mengabaikan persoalan tersebut sembari membiarkan pelemahan KPK terus-menerus terjadi. Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini. Bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Jokowi-JK.

4. Presiden Dinilai Ingkar Janji Pada Nawacita

Masih jelas di ingatan publik pada saat masa kampanye tahun 2014 lalu Jokowi sempat mengaluarkan “Nawacita” yang mana berisi sembilan agenda prioritas jikan nantinya terpilih menjadi presiden selama lima tahun ke depan. Tegas disebutkan pada poin keempat bahwa Jokowi dan JK menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Publik dengan mudah menganggap bahwa Nawacita ini hanya ilusi belaka jika Jokowi tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK.

5. Indeks Persepsi Korupsi Dikhawatirkan Menurun Drastis

Saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian dalam menentukan IPK Indonesia adalah sektor penegakan hukum. Sederhananya, bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani KPK justru bermasalah dikarenakan UU-nya telah dilakukan perubahan.

6. Iklim Investasi Akan Terhambat

Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah sangat gencar menawarkan investasi luar negeri agar bisa membantu pembangunan berbagai proyek strategis di Indonesia. Tentu hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum. Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya di saat maraknya praktik korupsi.

7. Dinilai mengabaikan Amanat Reformasi

Salah satu amanat reformasi pada 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini termaktub dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, yang mana dalam Pasal 3 ayat (3) aturan a quo tegas menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Menjadi mustahil mewujudkan hal tersebut jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga antikorupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

8. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Pada Pemilu 2014 lalu, pasangan Jokowi-JK mengantongi 70 juta suara yang akhirnya mengantarkan kedua orang ini menjadi presiden dan wakil presiden. Tak berhenti di situ, pada 2019, Jokowi kembali meraup 85 juta suara, kali ini memastikan untuk menjadi presiden dua periode sampai 2024. Tentu para konstituennya tidak berharap adanya kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Menjadi hal wajar jika para pemilih Jokowi mendasarkan pilihannya atas janji politik yang telah disampaikan dan berharap akan realisasi yang jelas. Namun kondisi saat ini justru terbalik, narasi penguatan yang selama ini didengungkan presiden seakan luput dari kebijakan pemerintah.

9. Citra Indonesia Akan Buruk di Dunia Internasional

United Convention Against Corruption (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. Lembaga ini menilai revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC yang menyebutkan bahwa mengharuskan setiap negara memastikan keberadaan badan anti korupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan independensi yang diperlukan. Serta mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh dari hal-hal yang tidak semestinya. Pernyataan itu dilansir pada 27 September 2019 lalu, setidaknya lebih dari 90 organisasi dunia menyoroti persoalan pelemahan KPK ini. Tentu akan berdampak buruk bagi citra pemerintah yang selama ini selalu menggaungkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Selain itu KPK dikenal memiliki reputasi baik di tingkat internasional. Misalkan saja pada 2013 lalu, KPK mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina. Lembaga antirasuah ini dinilai sebagai lembaga independen dan berhasil dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Atas dasar itu kebijakan pemerintah yang membiarkan pelemahan terhadap KPK dapat dipastikan akan mendapat kecaman dari negara lain yang juga mempunyai konsentrasi sama pada isu antikorupsi.

10. Menghambat Pencapaian Program Pemerintah

Pada dasarnya kejahatan korupsi menyasar berbagai sektor strategis di Indonesia. Mulai dari pangan, infrastruktur, energi dan sumber daya alam, pendidikan, pajak, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Dengan kondisi seperti ini harusnya pemerintah memikirkan tentang penguatan KPK, agar setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana yang pada akhirnya akan berakibat menghambat berbagai pencapaian penting. Namun pada kondisi saat ini justru bertolak belakang. KPK secara institusi dan kewenangan terlihat sedang dilemahkan oleh DPR dan pemerintah. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top