HUKUM & KRIMINAL

Kepala BPBD Samarinda Ditahan Kejari, Diduga Terlibat Korupsi Rp 2 Miliar

Kepala BPBD Samarinda, Sulaiman Sade pada saat ditahan Kejari Samarinda. (Foto: istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Sulaiman Sade, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Samarinda, Selasa (8/10/2019). Penahanan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Baqa di Samarinda, pada tahun 2014 lalu dengan nilai proyek Rp 17 miliar.

Sulaiman Sade ditahan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda kala itu. Ia diduga terlibat dalam proyek tersebut yang telah merugikan negara sebesar Rp 2 miliar, dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA).

Sulaiman Sade ditahan bersama dua tersangka lainnya yaitu Said Syahruzzaman sebagai kontraktor dan Miftachul Choir selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek tersebut. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 November 2018 lalu. Namun dari hasil pengembangan, ketiga tersangka baru ditahan 11 bulan kemudian. 

Penahanan dilakukan pada saat proses pemeriksaan lanjutan, Selasa, di Kantor Kejari Samarinda. Setelah diperiksa selama kurang lebih 2 jam, ketiga tersangka, termasuk Sulaiman Sade meninggalkan Kantor Kejari dengan pakaian dinas dibalut rompi tahanan. Ia buru-buru menuju bus tahanan, dengan dikawal aparat keamanan, menolak untuk dimintai keterangan. “Nanti dulu, nanti dulu,” singkatnya, dengan menutup wajahnya dengan masker.

Kasi Pidana Khusus Kejari Samarinda, Zainal Effendi menyatakan, penahanan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik. Ketiganya akan ditahan sementara di Rutan Kelas IIA Samarinda, hingga 20 hari ke depan atau hingga 27 Oktober mendatang. “Hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Penahanan dilakukan, karena Kejari menemukan bukti yang cukup terkait keterlibatan ketiganya dalam proyek Pasar Baqa yang diduga merugikan negara Rp 2 miliar dari nilai proyek Rp 17 miliar. Dimana pada dugaan adanya kekurangan volume fisik dan beberapa item yang tidak sesuai terhadap proyek pembangunan pasar tersebut. “Setelah diaudit diduga ada kerugiaan negara sekira Rp 2 miliar,” sebutnya. 

Bahkan, jumlah kerugian bisa bertambah karena hingga saat ini tim ahli terus melakukan pendalaman materi. “Karena tim ahli masih melakukan kajian terhadap sejumlah item proyek yang dikerjakan tersebut,” imbuhnya. 

Mangkrak Sudah Lima Tahun

Proyek pembangunan Pasar Baqa, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang kondisinya mangkrak. (Foto: Saud Rosadi/Merdeka.com)

Dari informasi yang dihimpun, Pasar Baqa berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang. Pasar Baqa telah ada sejak tahun 1970. Pasar yang memiliki 339 petak ini memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar seperti beras, sayur-sayuran, telur, ikan, ayam, kelontongan dan lainnya.

Pemkot Samarinda melakukan peremajaan pasar tersebut pada tahun 2014 setelah setahun sebelumnya mengalami kebakaran. Kala itu, dialokasikan sebesar Rp 17 miliar dari ABPD Samarinda 2014-2015. Dalam pengerjaannya, kerangka bangunan fisik tiga lantai sempat terwujud. Hanya saja, setelahnya tidak pernah ada lagi kelanjutan proyek, sehingga keberadaan pembangunan pasar tersebut mangkrak hingga 5 tahun lamanya. Hingga kini proyek tersebut terbengkalai.

Jabatan Dinonaktifkan

Kepala BPBD Samarinda, Sulaiman Sade (kanan) menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Samarinda, beberapa waktu lalu. (Dok.PPID Pemkot Samarinda)

Kuasa Hukum Salaiman Sade, Sabam Bakara, kepada wartawan menegaskan, pihaknya akan mendampingi kliennya dalam proses hukum ini. Namun saat ini, dirinya masih melakukan diskusi dengan pihak keluarga dan tim penasihat. Apakah akan dilakukan upaya penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan.

“Kami mengikuti prosedur saja, agenda hari ini hanya pemeriksaan tambahan. Penahanan ini terhitung dari hari ini hingga 20 hari ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, Pemkot Samarinda melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Sugeng Chairuddin, mengaku terkejut dengan penahanan tersebut. Pemkot Samarinda, kata dia, akan mempertimbangkan memberikan bantuan untuk mendampingi proses hukum yang dijalani Kepala BPBD Samarinda, Sulaiman Sade.

Sesuai aturan, jika ASN menjalani proses hukum maka akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya. “Sambil menunggu putusan inkrah. Tapi kalau sudah ada putusan inkrah dari pengadilan, maka otomatis akan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top