POLITIK

Ketua MPR Sebut Penerbitan Perpu KPK Jadi Urusan Presiden

Bambang Soesatyo mengangkat palu sidang usai dilantik sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (Foto: Nova Wahyudi /Antara Foto)

JAKARTA, Kate.id – Keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (7/10/2019).

“Desakan pada presiden untuk keluarkan Perppu ya menurut saya menjadi domain presiden dan kita percayakan saja pada presiden untuk ambil keputusan apakah perlu Perppu untuk menunda atau tidak,” sebut Bamsoet, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Menurut dia, UU KPK yang telah disahkan belum berlaku karena belum ditandatangani presiden. Namun sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, jika setelah satu bulan, atau terhitung pada 17 September 2019, presiden tidak membubuhkan tanda tangan, maka otomatis UU KPK akan berlaku.

“Nah setelah itu pertanyaannya apakah presiden perlu buat perppu atau tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat atau tidak. Kan pertanyaannya begitu. Ya menurut saya yang bisa jawab adalah presiden,” ungkapnya.

Bamsoet menegaskan, setelah disahkan dalam rapat paripurna, kelanjutan daripada proses UU KPK tidak lagi berada di Senayan, melainkan menjadi tanggung jawab Istana. “Artinya adalah semua keputusan kita diserahkan ke presiden, karena domainnya ada di tangan presiden. Bukan lagi di Senayan ini,” jelasnya.

Kendati demikian, ada ruang yang disediakan oleh negara yakni Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. “Judicial review, kalau memang presiden tidak jadi keluarkan perppu,” tegas Bamsoet.

PRESIDEN DIMINTA TAK TAKUT

Sementara itu Jokowi diharapkan tidak takut pada desakan pihak-pihak yang menginginkan diterbitkannya Perppu untuk membatalkan UU KPK. “Apa pun kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi harus demi kepentingan negara, bukan karena desakan,” Bambang Saputra, pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung di Jakarta, Ahad (6/10/2019).

Mengenai desakan kepada Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu tentang KPK, lanjut dia, justru dinilai sangat absurd. Lantaran desakan agar presiden menerbitkan Perppu KPK itu muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan DPR, setelah melalui pembahasan panjang dan komperehensif bersama pemerintah.

“Secara prinsip revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR itu tidak bertentangan dengan konstitusi, namun kemungkinan bertentangan dengan keinginan personal atau kelompok tertentu. Dalam alam demokrasi itu wajar-wajar saja. Mana mungkin UU dibuat bisa menyenangkan hati semua orang. Sebagian yang tidak senang itu mungkin karena ada kepentingan kelompok yang tidak terakomodasi, dan kepentingan itu tergerus prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam UU tersebut,” kata Saputra.

Oleh karena itu, kata dia, kehadiran pihak dan sebagian publik yang mendesak agar presiden segera mengeluarkan Perppu KPK, sesungguhnya tindakan itu sesuatu yang memalukan. Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis itu mengingatkan Jokowi agar tetap objektif dan cekatan dalam mengambil sikap. Ia juga berharap mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak takut dengan tekanan-tekanan politik yang bernada inkonstitusional dari pihak manapun demi kepentingan bangsa.

“Untuk mengambil sikap bijak itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan baik secara sosiologis maupun yuridis yang telah nyata dan sangat rasional terpaparkan di publik,” ujarnya. Di samping itu, Bambang juga meminta pegawai KPK bekerja mengutamakan kepentingan publik. Dia tidak ingin pegawai KPK memperluas kepentingan penolakan UU KPK sampai mengorbankan publik.

Aksi mahasiswa menulak Revisi UU KPK. (Foto? Novran Arbi/Antara)

Sebelumnya, Mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki mengatakan, penerbitan Perppu KPK adalah langkah yang konstitusional lantaran telah diatur dalam UUD 1945. “Penerbitan Perppu itu konstitusional, diatur dalam UUD, jadi itu adalah hak presiden,” ujar Ruki di Jakarta, Jumat (5/10/2019).

Dia mengatakan, Jokowi tidak perlu khawatir menerbitkan Perppu, karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 22 UUD 1945, sehingga tidak akan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi yang mungkin timbul bila Perppu itu diterbitkan lebih kepada konsekuensi politik, mengingat revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK telah disetujui fraksi-fraksi di DPR.

Sehingga bila Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka akan terjadi pertentangan sikap politik antara pemerintah dengan DPR. Namun demikian, lanjut Ruki yang memimpin KPK pada periode 2003-2009, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sudah sepatutnya Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak agar Perppu KPK segera diterbitkan.

Dengan menerbitkan Perppu KPK, kata Ruki, Jokowi telah menegaskan keberpihakannya kepada penguatan KPK. Dia dinilai juga tidak akan memiliki beban moril karena telah mewujudkan aspirasi publik. Ruki menambahkan bila Perppu KPK benar-benar diterbitkan, maka beban justru berada di DPR. Jika Perppu tersebut ditolak, maka masyarakat akan mencap DPR sebagai lembaga yang tidak memiliki komitmen terhadap penguatan KPK.

“Kalau DPR mengatakan tidak (terhadap Perppu KPK), maka publik akan mengatakan loh yang tidak komit adalah DPR, bukan presiden. kita tunggu saja,” ucap Ruki.

“Ketika masyarakat tahu bahwa ternyata pemberantasan korupsi ini terganjal oleh sikap-sikap politik dari anggota DPR, yang merupakan perwakilan dari partai politik, ini persoalan menjadi lain,” terangnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top