METROPOLIS

Kunjungi Warga Jembatan Bongkok, Gubernur Kaltara Serahkan KIS

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu warga penerima KIS. (Humas pemprov Kaltara)

TARAKAN, Kate.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada warga kurang mampu. KIS ini dibagikan saat kunjungan ke Jembatan Bongkok, Kelurangan Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kaltara, Selasa (24/9/2019).

“Lewat kartu ini, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk berobat, secara gratis. Untuk iurannya telah ditanggung Pemprov Kaltara. Kami alokasikan melalui APBD untuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat,” kata Irianto di depan puluhan warga di areal perkampungan pesisir pantai itu. Disebutkan, Untuk di Kaltara, pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, dilakukan melalui program ‘Kaltara Sehat’.

TARGETKAN 13 RIBU WARGA KURANG MAMPU DICOVER BPJS

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu warga penerima KIS di wilayah Jembatan Bongkok, Karang Anyar Pantai. (ho; humas pemprov kaltara)

Pada 2019, sebanyak 13.940 jiwa warga kurang mampu akan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah JKN-KIS atau Kaltara Sehat dengan premi yang dibayarkan oleh pemerintah. “Ini merupakan komitmen, sekaligus melanjutkan program Kaltara Sehat yang telah berjalan sejak 2017 hingga saat ini,” kata Irianto.

Untuk mendanai pembayaran premi tersebut, Pemprov pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,045 miliar. Anggaran ini dialokasikan melalui pagu anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara.

“Insya Allah, komitmen kami untuk mencapai status UHC (Universal Health Coverage) 100 persen di 2019 dapat tercapai kembali,” tuturnya.

Dijelaskan, PBI yang preminya dibiayai Pemprov Kaltara tersebut juga merupakan bentuk konsistensi Pemprov Kaltara memenuhi komitmen proporsi pembiayaan program JKN-KIS 40 berbanding 60. Yakni, dari total kebutuhan anggaran premi PBI JKN-KIS di Kaltara, 40 persen menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara. Sementara 60 persen lagi, jatah pemerintah kabupaten/kota.

“Dengan anggaran tersebut, berarti Pemprov Kaltara secara total akan meng-cover sebanyak 41.696 PBI Daerah. Sebelumnya, di 2018, Pemprov telah membiayai premi bagi 36.120 PBI Daerah. Dan, tahun ini, sesuai data BPJS Kesehatan akan bertambah sebanyak 5.576 PBI Daerah lagi,” jelas Irianto.

Selain bantuan JKN-KIS, melalui Program Kaltara Sehat, dikatakan Gubernur, Pemprov Kaltara juga ada bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin berobat ke luar daerah atau rujukan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, warga kurang mampu yang hendak berobat keluar Kaltara, akan dibantu biaya akodomasi dan transportasi. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top