NASIONAL

Tolak Revisi UU KPK, Ratusan Mahasiswa Kaltim Turun ke Jalan

Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim di Samarinda. (Foto: istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Ratusan mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) di Kalimantan Timur (Kaltim) turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, di Samarinda, Senin (23/9/2019). Mereka mendesak para pejabat legislator di Kaltim untuk menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan. Aksi tersebut berlangsung di DPRD Provinsi Kaltim.

Dimulai dari Islamic Center Kaltim, aksi long march ini dimulai sejak sekira pukul 10.00 Wita. Tak pelak turunnya ratusan mahawisa ini membuat Jalan Teuku Umar Samarinda lumpuh. Aksi ini turut menjadi salah satu aksi mahasiswa nasional, yang juga dilakukan di berbagai daerah lainnya.

Aksi unjukrasa gabungan dari berbagai universitas dan organisasi kemahasiswaan di DPRD Kaltim.(Foto: kate,id)

Tergabung dari beragam almamater, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu ini menganggap “Reformasi Dikorupsi” atas disahkannya revisi UU KPK dan berbagai rencana revisi RUU yang kontroversi lainnya, seperti revisi RUU KUHP. Ada tiga tuntutan dalam aksi ini, yang pertama mendesak Presiden Joko Widodo secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK. Kedua, menolak segala revisi UU yang melemahkan demokrasi. Ketiga, menolak sistem kembali pada rezim Orde Baru.

BACA JUGA: Revisi UU KPK Disahkan, Ini Poin- Poin Pentingnya

“Kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK. Ada konspirasi dari pengesahan ini. Pengesahan RUU KPK menjadi UU tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2019, tapi pengesahan justru dikebut,” ujar salah seorang orator di atas mobil. “Kami meminta presiden Jokowi segera terbitkan Perppu terkait UU KPK,” sambungnya.

Dalam aksi ini, berlangsung mediasi antara pihak pengunjurasa dengan anggota DPRD Kaltim, untuk diterima audiensi di dalam gedung DPRD Kaltim.(Foto: kate,id)

Massa sendiri berasal dari beberapa kampus, diantaranya Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) dan Universitas Widyagama Mahakam. Sedangkan elemen mahasiswa terdiri dari GMNI, HMI, KAMMI, GMKI dan PMII. Ada juga ormas dan LSM seperti, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Kelompok Kerja (Pokja).

Menanggapi aksi ini, aparat keamanan menurunkan sedikitnya enam kompi pasukan untuk menjaga aksi mahasiswa tersebut. Para personel pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Vendra Riviyanto.

BACA JUGA: Revisi Undang-Undang KPK, Jokowi Sebut KPK Perlu Diawasi

DOSEN IKUT AKSI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Mahendra tampak hadir dalam unjuk rasa ini (Foto: kate,id)

Tak hanya mahasiswa, sejumlah aktivis dan dosen dari universitas di Kaltim juga turut menyuarakan aspirasi ini. Di antaranya ada Dekan Fakultas Hukum Unmul, Mahendra dan Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah.

Mereka memang sebelumnya telah menyuarakan aspirasi serupa yang menganggap beberapa poin dari revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dapat melemahkan KPK. Aspirasi telah dilakukan mulai dari diskusi publik hingga pernyataan sikap koalisi dosen Unmul.

“Semangat dan visinya masih sama, penolakan RUU KPK, dan aturan lainnya, yang menurut beberapa analisa tidak membawa situasi yang baik kepada negara,” jelas Mahendra saat ditemui di depan Gedung DPRD Kaltim.

Mahasiswa melaksanakan solat dzuhur berjamaah di depan pintu gerbang DPRD Kaltim. (kate.id)

Dia menilai, aksi penolakan terhadap RUU KPK bukan soal kepentingan daerah saja, melainkan kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. “Karena paling parah persoalan korupsi, kalau soal korupsi bukan hanya terkait dengan kerugian negara saja satu sisi saja, melainkan diseluruh sektor dan bidang,” tutur Mahendra.

“Kalau di Kaltim sektor sumber daya alam jadi potensi terjadinya korupsi. Karena lembaga yang selama ini kita anggap punya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat cukup tinggi, dengan RUU itu malah melemahkan KPK,” tambahnya.

MEDIASI DEADLOCK, AKSI RICUH

Mahasiswa dan aparat keamanan terlibat bertrok. (kate.id)

Wakil rakyat DPRD Kaltim “keluar sarang” menemui para pengunjuk rasa untuk menerima aspirasi yang diungkapkan. Beberapa anggota dewan mewakili delapan fraksi di DPRD Kaltim tersebut di antaranya, Rusman Yaqub dari PPP, Sigit Wibowo dari PAN, Martinus dari PDI Perjuangan, Syafruddin dari PKB, dan Masykur Sarmian dari PKS.

BACA JUGA: KPK Tolak Revisi Undang-Undang KPK, Dianggap Bisa Melumpuhkan Kinerja

Mediasi dilakukan oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Riviyanto agar perwakilan unjuk rasa dapat beraudiensi di Gedung DPRD Kaltim. Diusulkan semula 10 perwakilan, namun pihak unjuk rasa menolaknya. Mereka meminta semua dizinkan untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kaltim. Kemudian, ditambah 15 perwakilan, namun pihak pengunjuk rasa tetap menolaknya.

Mediasi pun deadlock, hingga akhirnya sekitar pukul 13.00 Wita, para wakil rakyat mendatangi para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim.

“Kami apresiasi aksi teman-teman mahasiswa. Bahwa saudara semua adalah pahlawan demokrasi. Saudara memiliki hak yang sama dengan kami untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Masykur Sarmian mencoba menenangkan. “Insyaallah apa yang menjadi tuntutan saudara akan kami sampaikan kepada pihak terkait, DPR RI dan pemerintah pusat,” sambungnya.

Polisi menyemprotkan water canon untuk memaksa pengunjuk rasa mundur. (kate.id)

Namun, belum sampai menyelesaikan orasi, tak sampai 5 menit, para unjuk rasa mencoba menerobos brikade aparat keamanan di pagar kantor DPRD Kaltim. Saling dorong mendorong tak terelakkan terjadi, hingga berujung aksi lempar-lemparan batu dan botol dari arah pengunjuk rasa menuju aparat keamanan.

BACA JUGA: Inilah Pimpinan KPK 2019-2023, Ketuanya Jenderal Polisi Aktif

Polisi pun mengeluarkan gas air mata dan menurunkan mobil water canon untuk memaksa mundur. Dari pantauan media ini, beberapa mahasiswa terpaksa mendapat perawatan medis karena luka ringan.

BAWA ASPIRASI KE PUSAT

Anggota DPRD Kaltim saat mediasi dengan perwakilan mahasiswa. (kate.id)

Adanya benturan dalam aksi unjuk rasa ini sangat disayangkan oleh para Anggota DPRD Kaltim. Ketua Fraksi PPP DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyatakan, awalnya teman-teman DPRD sangat terbuka menerima mahasiswa untuk berdialog terkait aspirasinya. Hanya saja, karena faktor keamanan dari aparat kepolisian maka pihaknya tidak bisa mengindahkan tuntutan mahasiswa yang meminta masuk semua ke gedung DPRD Kaltim.

Menurut Rusman, pihaknya menghargai segala tuntan dan aspirasi mahasiswa. Seluruh fraksi di DPRD Kaltim, kata dia, sudah sepakat akan membawa tuntutan ini ke DPR RI dan pemerintah pusat, selaku pemilik kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan pengesahan revisi UU KPK dan draf RUU KUHP. “Karena itu memang ranahnya pusat, bukan kami,” tegasnya.

BACA JUGA: Tokoh Agama Berdoa untuk Penguatan KPK

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Martinus, menyatakan siap membawa aspirasi tersebut. Meski sebagai wakil rakyat di dalam koalisi pemerintah, ia juga sepakat dengan aspirasi para mahasiswa. “Saya terus terang dari PDI Perjuangan tetap mendukung, tetapi tetap dengan syarat mengikuti aturannya. Yang jelas dari tiga usulan mahasiswa ini, satu yang saya salut. Mari bersama seluruh eleman masyarakat Kaltim menolak yang namanya sistem orba, jangan sampai reformasi di marginalkan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, para pengunjuk masih bertahan di depan Gedung DPRD Kaltim. Jalan Teuku Umar sendiri hingga pukul 17.30 Wita masih ditutup. Namun, menjelang matahari terbenam, mahasiswa perlahan membubarkan diri. Rencananya aksi serupa akan dilanjutkan pada esok hari, Selasa (24/9/2019).

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top