POLITIK

Jokowi Minta RUU KUHP dan RUU Lainnya Dibahas DPR Periode Baru

Presiden Jokowi didampingi Seskab berbincan dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan DPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019) siang. (Foto: Setpres)

JAKARTA, Kate.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Meliputi RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.

“Itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi usai menerima pimpinan DPR, ketua fraksi DPR, dan ketua komisi DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam, dikutip dari laman resmi Setkab.

Untuk itu, Presiden menyampaikan harapannya agar pembahasan sejumlah RUU tersebut dapat dilakukan oleh DPR periode mendatang. Sehingga dapat menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. “Saya sampaikan agar sebaiknya masuk nanti ke DPR RI berikutnya,” ucap Jokowi.

Terkait aksi penolakan sejumlah RUU seperti RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan inisiatif DPR RI, Presiden Jokowi menyarankan agar menyampaikannya kepada DPR RI. “Masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draf materinya, bawa materinya, bawa substansinya yang harus dimasukkan ke DPR,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi menjelaskan dirinya belum berencana membentuk Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait UU KPK. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top