POLITIK

Penuh Kontroversi, Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Presiden Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019) siang. (Foto: Humas/Oji).

Kate.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Penundaan ini dianggap perlu dilakukan, untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

“Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019).

Presiden menilai terdapat sekira 14 pasal yang harus ditinjau ulang. Jokowi berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan oleh DPR pada periode 2019-2024. Kepala Negara juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

“Saya perintahkan Menteri Hukum dan HAM kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,” ujar Presiden.

MUI SARANKAN TAK BURU-BURU

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar DPR tidak buru-buru untuk mengesahkan RUU KUHP (RKUHP) sebelum berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode (2014-2019). Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin mengatakan, masih ada beberapa pasal dalam RKUHP yang dianggap berpotensi jadi kontroversial di kemudian hari.

“Beberapa pasal yang rawan ditafsirkan bermacam-macam, sebaiknya ditunda kalau memang masih dibutuhkan perbaikan,” sebut Didin.

Contohnya dalam pasal 480 ayat 1 dan 3 dengan masalah yang berkaitan soal kekerasan dan bukan kekerasan. Pasal itu dia katakan bisa menjadi multitafsir karena tidak menjelaskan secara spesifik. “Apakah berlaku pasal itu pada suami istri yang sah, dan soal sukarelanya apakah berlaku kepada laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri,” jelasnya.

Menurut informasi, kalau memang tidak bisa ditunda dan DPR tetap akan mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang pada 23-24 September 2019 mendatang, maka setidaknya sejumlah pasal-pasal yang dianggap “bermasalah” itu harus segera diperbaiki. “Kalau memang tidak bisa ditunda, kita berharap masukan-masukan dari masyarakat ini bisa didengar dan diperbaiki,” tegas Didin.

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) RUU KUHP telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut pada Ahad (15/9/2019). Kini tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal di dalamnya. Sejumlah pasal yang kontroversial antara lain pasal penghinaan presiden, pasal aborsi, terkait makna zina atau persetubuhan diluar pernikahan, dan pasal pencabulan sesama jenis. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top