POLITIK

Tak Ada Pengembalian Mandat, Jokowi Minta Pimpinan KPK Bijak Bernegara

Presiden Jokowi didampingi Seskab dan sejumlah pejabat menjawab wartawan usai membuka Munas XVI HIPMI, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019) siang. (Foto: Jay/Humas)

JAKARTA, Kate.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bijak dalam bernegara. Pasalnya, KPK termasuk lembaga atau institusi negara. Hal ini menanggapi penyerahan mandat oleh Pimpinan KPK menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR RI.

Terkait penyerahan mandat itu sendiri, Jokowi menegaskan, dalam undang-undang KPK tidak ada dan tidak mengenal pengembalian mandat. Yang ada itu, menurut Presiden, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau terkena tindak pidana korupsi.

“Tapi yang namanya pengembalian mandat itu tidak ada,” ujar Presiden usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019) siang.

Jokowi menuturkan, sejak awal dirinya sudah menyampaikan tidak pernah pernah meragukan Pimpinan KPK yang sekarang. Presiden pun sudah menyebutkan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik. Soal keinginan pimpinan KPK bertemu dirinya, Presiden Jokowi menyampaikan, kalau nanti sudah ada pengajuan (keinginan bertemu, Red.), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) biasanya akan mengatur waktunya.

Menurut Presiden, saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada direvisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Seperti yang sudah disampaikannya beberapa waktu yang lalu. Revisi UU KPK itu, lanjut Presiden, ada di DPR. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. “Tugas kita bersama,” tegasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top