HUKUM & KRIMINAL

Ratusan Ribu Hektare Terbakar, Pemerintah Segel Lahan Milik Perusahaan

ilustrasi

JAKARTA, Kate.id – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kembali marak. Kabut asap pun meneror masyarakat Sumatera khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan (Sumsel), serta masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Bila dibandingkan peristiwa 2015, jumlah titik panas atau hotspot-nya lebih banyak.

Tak ayal luas lahan yang terbakar hingga 31 Agustus 2019 mencapai 238 ribu hektare. Seluas 80 ribu hektare di antaranya merupakan lahan gambut yang terbakar. Tak tinggal diam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bergerak cepat dalam menegakkan hukum, menindak pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam pembakaran yang berujung karhutla dank abut asap ini.

“Tiga direktur kami sedang bekerja di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kami tidak pernah libur dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, karena mereka (pelaku) juga tidak pernah libur,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani.

Ridho menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah seperti bupati dan wali kota sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan terhadap lingkungan ini. Menurutnya sepanjang 2015, KLHK banyak menggunakan gugatan administratif dan perdata dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, KLHK kini akan menambahkan gugatan pidana dan berbagai pasal berlapis. Baik itu penjara, denda, dan perampasan keuntungan bagi pelaku kejahatan lingkungan ini, terutama bila pelaku berasal dari korporasi.

“Kita akan melakukan kerja multi-door, bekerja sama dengan kepolisian agar tidak hanya disidik soal lingkungan hidup tapi juga undang- undang kehutanan dan perkebunan,” ungkap Ridho.

Senada dengan pernyataan Dirjen Penegakan Hukum KLHK tadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo menyampaikan, ada beberapa keluhan dari unsur Manggala Agni, TNI dan Polri yang bekerja di lapangan. “Kalau di tingkat pusat sinergitas dari KLHK, Kepolisian, TNI, dan komponen yang ada sudah baik, namun pejabat di beberapa daerah kurang peduli. Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan,” urai Doni.

Menurut dia, masih ada pejabat derah yang tidak pernah ikut rapat walaupun sudah diundang. “Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. Dan 80 persennya dari lahan yang bekas terbakar ini dijadikan kebun,” cetusnya.

Doni menerangkan, Presiden Republik Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan masalah pemerintah semata. Tetapi seluruh bangsa harus memahami dan ikut bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.

42 PERUSAHAAN DISELIDIKI

Upaya tindak tegas pelaku kejahatan lingkungan sendiri telah dilakukan sejak Juli hingga Agustus 2019. KLHK telah melakukan pemantauan dan pengawasan beberapa lokasi khususnya Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

Dalam rangka penegakan hukum karhutla KLHK melakukan penyegelan di Riau, Kalbar dan Kalteng. Tercatat ada 42 lokasi lahan milik perusahaan yang telah dilakukan penyegelan dan 1 adalah lahan milik masyarakat. Dua lokasi ada di Provinsi Jambi, lima lokasi yang disegel ada di Provinsi Riau, dan sisanya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan paling besar jumlahnya adalah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa perusahaan yang disegel diketahui milik pemodal asing, satu perusahaan milik pemodal asal Singapura dan tiga milik pemodal asal Malaysia. Atas hal ini, KLHK meminta pihak pemberi izin untuk mendapatkan ganjaran administratif berupa pencabutan izin. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top