NASIONAL

Atasi Karhutla, Ini Arahan Menko Polhukam RI

Prajurit TNI dan BPBD padamkan kebakaran hutan di Kampar. (Foto: AFP/Adek Berry)

JAKARTA, Kate.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Rakor bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-POLRI, serta Pemerintah Daerah Rawan Karhutla itu bertujuan membahas perkembangan pengendalian karhutla di masing-masing wilayah terdampak.

“Tujuan rakor ini adalah bagaimana melakukan langkah-langkah agar titik api karhutla di beberapa wilayah dapat diatasi dan tidak berkembang tak terkendali,” ujar Wiranto.

Langkah-langkah tersebut di antaranya dengan memperkuat Manggala Agni  atau pasukan darat lainnya yang berada di lapangan untuk pemadaman karhutla. Penguatan itu akan dilakukan dengan penambahan pasukan personel dan alat perlengkapannya

Selain itu menurut Wiranto, pemanfaatan peluang pembuatan hujan buatan perlu diperkuat. Dengan menyiapkan satuan tugas Pasukan Pemadam Reaksi Cepat (PPRC). Salah satu kelengkapan pasukan ini adalah disediakanya sarana pesawat yang sudah standby dengan garam, jadi begitu ada peluang, pembuatan hujan buatan bisa langsung bergerak tanpa menunggu lagi.

“Namun untuk pembuatan hujan buatan ada persyaratan, harus ada awan di atas lokasi Karhutla dengan persentase 70 persen,” imbuh Wiranto.

Dijelaskan pula, banyak lokasi karhutla yang sulit dijangkau. Oleh karenanya Pemerintah sudah menyiapkan 42 helikopter untuk melakukan bom air pada lokasi karhutla yang sulit dijangkau. Jumlah helikopter tersebut dikatakan yang terbanyak yang pernah disiapkan, ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan Karhutla.

Selanjutnya terkait penyediaan dana untuk penanggulangan karhutla, Pemerintah telah siapkan dana dan akan didorong dari dana siap pakai dari BNPB. Selain itu dari KLHK juga ada dana yang bisa digunakan yaitu dari dana bagi hasil dan dana reboisasi yang bisa dipakai untuk tambahan dana penanggulangan karhutla.

Wiranto tegas menyatakan, penegakan hukum kepada pelaku pembakar lahan akan dilakukan dengan keras dan tegas untuk menimbulkan efek jera. Hal ini juga sudah disetujui Presiden Jokowi. Dalam hal ini, tidak ada kompromi kepada para pembakar hutan dan lahan tersebut.

Namun untuk masyarakat peladang yang secara turun temurun sudah membakar untuk membuka lahan, pemerintah bakal terus mendorong penyadaran dan pemberian fasilitas kepada masyarakat. Untuk mengembangkan pola pembukaan lahan tanpa bakar.

“Peladang dengan cara bakar itu kami alihkan menjadi peladang tanpa bakar. Kami minta para perusahaan jadi bapak asuh untuk berikan pelatihan, untuk membuka lahan tidak dengan bakar,” ucap Wiranto.

Pemerintah juga direncanakan akan menyediakan alat-alat berat untuk membantu para peladang membuka lahan tanpa bakar. Tetapi cara itu belum dilakukan dalam waktu dekat. Untuk sementara pemerintah akan memasukkan para peladang pembakar lahan menjadi pasukan Mangala Agni atau pasukan pemadam karhutla. Yang diberikan insentif gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka sejahtera dan diharapkan tidak membakar hutan dan lahan lagi.

Terakhir Wiranto mengusulkan untuk dikembangkan metode perkebunan rakyat di lahan gambut dengan tanaman-tanaman yang tepat. Sehingga dapat dibudidayakan di lahan gambut yang hasil tanamannya bisa dijual di pasar untuk menjadikan masyarakat produktif dan sejahtera.

Sementara itu perkembangan penegakan hukum karhutla, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan jika di Kalimantan Barat sudah dikenakan 103 sanksi administratif terhadap perusahaan yang lahannya terbakar, 15-nya sudah disidik di Polda Kalimantan Barat, sehingga hingga saat ini ada 52 kasus karhutla di Polda. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top