NASIONAL

Revisi Undang-Undang KPK, Jokowi Sebut KPK Perlu Diawasi

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, Kate.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bila kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diawasi. Karenanya dia menyetujui adanya dewan pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Jokowi, Jumat (13/9/2019).

Presiden menunjuk contoh dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga diawasi oleh DPR. Karena itu, menurut Presiden, adanya Dewan Pengawas adalah  sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Demikian juga halnya di internal KPK.

Menurut Jokowi, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif. “Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi,” jelasnya.

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

Sementara mengenai keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Jokowi menilai hal ini juga diperlukan. Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, Presiden Jokowi meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK.

“Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3, yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan,” kata Jokowi.

Sementara terkait pegawai KPK, Jokowi menjelaskan, bahwa mereka Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurut Presiden, hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” terangnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu terkait revisi UU KPK ini dengan jernih, objektif, dan tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

GERINDRA MENOLAK

Berbeda dengan Jokowi, DPP Partai Gerindra menyatakan penolakannya terhadap Dewan Pengawas yang ada dalam revisi UU KPK tersebut. Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Penolakan itu lantaran beberapa poin revisinya dianggap dapat melemahkan institusi KPK.

“Setelah melihat lampiran Surat Presiden yang diterima DPR dan pembahasan rapat kerja dengan Menkumham pada Kamis malam (12/9/2019), Partai Gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius menolak revisi UU KPK,” urainya di Kompleks Parlemen, Jumat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Dok. Istimewa)

Sufmi menjelaskan, Raker Badan Legislasi DPR dengan pemerintah dan membaca Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah, ada kecenderungan bukan memperkuat KPK. Melainkan malah melemahkan institusi itu. Dalam hal ini dia mencontohkan pasal 37a UU Nomor 30/2002 perihal pembentukan Dewan Pengawas, yang ditunjuk pemerintah sehingga dianggap rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK.

“Seandainya dalam pembahasan nanti dalam pasal 37a, kami mengusulkan Dewan Pengawas mewakili dua orang dari legislatif, dua dari eksekutif, dan satu dari yudikatif,” sebut Sufmi.

Dikatakannya, sejak awal partai berlambang kepala garuda ini telah memperingatkan. Bahwa jika revisi UU KPK bisa melemahkan institusi KPK maka Gerindra akan serius mempertimbangkan untuk menolak. Menurut Sufmi, revisi UU KPK saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR sehingga anggota Fraksi Gerindra DPR masih terus memantau perkembangan pembahasannya di Baleg.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan teman-teman di Baleg dan Ketua Umum Partai Gerindra serta teman-teman di partai lain,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top