EKONOMI & BISNIS

Paparkan Lima Keluhan Investor, BKPM Siap Marahi Menteri

Kepala BKPM Thomas Lembong. (Foto: bizlaw.id)

Kate.id – Perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat sejatinya bisa menjadi peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun faktanya Indonesia kesulitan bersaing dengan sesama negara Asia Tenggara, contohnya Vietnam dalam mendatangkan investasi. Meski begitu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengajak semua pihak tetap optimistis. Lantaran peluang mendapatkan investasi masih besar. Hal ini menunjuk persepsi internasional kepada Indonesia yang saat ini sedang bagus-bagusnya.

“Buktinya rupiah lagi menguat, rupiah lagi menguat terus, nih. Harga obligasi pemerintah lagi naik terus. Jadi ini menunjukkan kalangan investor internasional sangat-sangat mengapresiasi Indonesia yang terus konsisten berorientasi pada orde reformasi ekonomi, dengan prudential sangat rasional dan bertanggung jawab dalam mengelola makro dan kebijakan ekonomi,” kata Thomas kepada wartawan, Rabu (11/9/2019) sore.

Dia mengakui bila memang ada ancaman seperti dilaporkan World Bank (Bank Dunia) pekan lalu. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia bisa mengancam terjadinya capital outflow pada negara-negara berkembang. Yaitu para investor menarik investasinya dalam jumlah yang besar. Hal ini bisa membahayakan kurs dan juga cadangan devisa bank-bank sentral negara berkembang, termasuk Indonesia.

Solusi yang paling elegan dan paling efektif, yang paling jelas, menurut Thomas Lembong, Indonesia harus membenahi diri untuk lebih efektif, untuk bisa lebih menang di kontestasi regional. Untuk bisa menarik investasi di pabrik-pabrik, di sektor riil yang juga kemudian menciptakan lapangan kerja, yang menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

Thomas Lembong mengemukakan, dalam rapat terbatas yang membahas masalah Perbaikan Ekosistem Investasi, dirinya telah memaparkan lima besar keluhan yang sering kali disampaikan investor baik domestik maupun internasional. Yang pertama menurut Thomas Lembong, soal regulasi. Dia menilai, peraturan-peraturan yang abu-abu, enggak jelas, tumpang-tindih kewenangan, atau suka berubah-ubah mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian juga perizinan yang bertele-tele.

“Pendaftaran dijadikan izin, syarat dijadikan izin, rekomen teks dijadikan izin, semuanya dijadikan izin. Ini kan sangat-sangat menghambat proses-proses dunia usaha,” terang Thomas.

Masalah besar kedua adalah isu-isu perpajakan. “Bicara jujur, meskipun sudah banyak perbaikan tetap cukup banyak keluhan dari investor dari sisi pemberlakuan atau perlakuan pajak kepada investor,” ungkapnya.

Ketiga, urusan lahan di lapangan. Menurut Thomas, di daerah jelas banyak sekali sengketa lahan. Kesulitan untuk membebaskan lahan tapi juga izin-izin terkait izin bangunan. Sertifikat layak fungsi yang bisa butuh waktu berbulan-bulan mengurusnya dengan biaya yang juga tidak kecil.

Keempat, lanjut Kepala BKPM, urusan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Menurut Kepala BKPM itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan dari 2003 itu sudah tidak berfungsi dengan baik. “Ini undang-undang sudah 16 tahun, dunia sudah sangat-sangat berubah dan diperlukan penyesuaian-penyesuaian undang-undang ketenagakerjaan supaya lebih fleksibel, lebih modern, lebih mencerminkan realita ketenagakerjaan di abad 21,” beber Thomas.

Dan terakhir, sambungnya, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sektor BUMN. “Dengan penuh hormat harus kami akui juga banyak sekali keluhan dari dunia usaha swasta mengenai dominasi BUMN dan hubungan antara sektor swasta dengan sektor BUMN yang kurang kondusif,” sebut Thomas.

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, Presiden telah  memberikan waktu satu bulan untuk jajaran kementerian/lembaga (K/L) memfinalkan formulasi-formulasi solusi-solusi. Jadi, lanjut Thomas Lembong, mau tidak mau harus ada pemangkasan besar-besaran terhadap aturan-aturan, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, izin-izin karena itu yang jadi beban bagi Indonesia.

“Itu semua memakan waktu, memakan tenaga yang tidak produktif dan akan semakin sibuknya kita semua mengurus izin, terus mengecek izin. Mohon maaf, sering kali izin juga dijadikan gimmick atau objek transaksional, ya kan, untuk pungli atau oleh aparat penegak hukum bisa dijadikan subjek pemerasan. Dan ini semua kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,” ungkap Thomas Lembong.

Untuk itu, dirinya mengaku sudah mendapat izin dari Presiden untuk menegur atau marah kepada para menteri yang membuat terlampau banyak peraturan yang tidak produktif itu. “Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya akan angkat suara, angkat bicara mengenai hal-hal yang sebetulnya sangat konyol. Aturan-aturan, syarat-syarat yang sangat memberatkan kita semua,” tegasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top