METROPOLIS

Klaim Turunkan Emisi Karbon, Gubernur Kaltim Dukung Negosiasi Ulang ERPA

Gubernur Kaltim Isran Noor menyerahkan cindramata kepada perwakilan dari World Bank Representative, Andre Acuino. (Dok. Humas Pemprov Kaltim)

SAMARINDA, Kate.id Gubenur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengklaim Kaltim sudah berhasil menurunkan emisi karbon. Gubernur mendukung negosiasi ulang Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) antara pemerintah pusat dengan World Bank.

Penegasan tersebut disampaikan saat pembukaan acara Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang meluncurkan proses negosiasi Emission Reduction Payment Agreement (ERPA). Event ini dalam rangka implementasi program penurunan emisi karbon di Kaltim, di Kantor Gubernuran Kaltim, Samarinda, Senin (9/9/2019).

Menurut Isran, Kaltim telah berhasil menurunkan emisi karbon dengan cara menjaga hutan-hutan di Kaltim agar tetap lestari. Meskipun negosiasi ERPA belum ditandatangani oleh pemerintah.  “Terbukti Kaltim sudah melakukan penurunan emisi karbon,” kata Isran.

Sesi Jumpa pers Gubernur Kaltim Isran Noor bersama pemateri dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari World Bank

Hanya saja diakuinya, kesepakatan pembayaran pengurangan emisi tersebut belum terbayarkan oleh world bank sebagai wali amanah dana karbon dari negara-negara donor atau CFP (Carbon Fund Participants). “Tapi belum dibayar uangnya saja. Ya uang mukanyalah bahasanya,” ujarnya sambil berkelakar, yang langsung disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.

Isran menjelaskan, belum dibayarnya kompensasi tersebut karena pemerintah pusat dan World Bank belum menandatangani kesepakatan ERP tersebut. Padahal, Kaltim ditunjuk sebagai percontohan awal pelaksanaan program ini. Bahkan, lokasi yang masih banyak hutan belantara seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu menyambut positif program ini.

Oleh karena itu, Isran berharap, dalam forum ini dalam membuat kajian dan rumusan, negosiasi ERPA dapat dimulai pemerintah pusat yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama World Bank.  

   Pemandangan udara desa Buluq Sen di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, di Kalimantan, Indonesia. (Dok. forestsnews.cifor.org)

Program FCPF sendiri diyakini mempercepat pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Jerman.

Isran menyebutkan, Kaltim ditunjuk sebagai percontohan awal pelaksanaan program ini dan juga melibatkan negara dalam kesepakatannya. “Saya minta, agar daerah menjalankan program ini secara sungguh-sungguh. Jangan bikin malu. Sebab, ini menyangkut harga diri bangsa,” ujar

Untuk itu, di talkshow yang dilaksanakan ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh para peneliti, masyarakat lokal dan pihak-pihak lainnya. Sehingga, nantinya hasil dari kegiatan ini bisa dimuat dalam kesepakatan. “Terutama masyarakat adat. Sebab, masyarakat adatlah yang berkaitan langsung pada program ini,” tegas Gubenur Kaltim Isran Noor. 

Dalam diskusi tersebut, hadir Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI, Emma Rachmawati dan perwakilan dari World Bank Representative, Andre Acuino. Selain itu, tampak pula beberapa peneliti daerah, diantaranya Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof Daddy Ruhiyat.

Ketua Harian DDPI Kaltim Prof Daddy Ruhyat

Sementara itu, Ketua Harian DDPI Kaltim Prof Daddy Ruhyat mengatakan, semua pihak hendaknya mendukung pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca di Kaltim untuk Indonesia dan dunia. “Kalau tidak tercapai kita akan dapat pernyataan bahwa Indonesia tidak mampu melaksanakan program REDD+. Padahal Indonesia sudah mendapatkan fasilitas untuk melaksanakannya,” katanya.

Pelaksanaan program FCPF di Kaltim merupakan yang pertama di Indonesia. Indonesia diberikan kepercayaan bisa melaksanakan program pengurangan emisi yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan lahan.

Meski demikian, menyukseksan program tersebut dimasa mendatang tidaklah mudah. Apalagi dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Menurutnya, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengingat IKN membutuhkan lahan tidak sedikit.

Jika IKN tersebut, kata dia, dibangun di lahan tidak berhutan maka dampaknya tidak akan mengganggu pencapaian FCPF-CF. Namun, sebaliknya jika membangun dengan penebangan hutan secara masif, maka akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca.

“Prinsipnya semua tergantung seberapa besar lahan yang akan digunakan. Jika dibangun di wilayah terbuka maka tidak akan berpengaruh signifikan kecuali jika pelaksanaannya membabat hutan primer dan sekunder,” tandasnya. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top