KESEHATAN

Ini Urgensi Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan Menurut Kemenkeu RI

ilustrasi

JAKARTA, Kate.id – Polemik kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Dalam hal ini, Kemenkeu RI menegaskan pentingnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Hal ini lantaran penyebab defisit terbesar yaitu tunggakan iuran peserta mandiri sekira Rp 15 triliun selama tahun 2016-2018.

“Agar program JKN yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting,” kata Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Ahad (8/9/2019) melalui surat terbuka soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di media sosial.

Nufransa menjelaskan, sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri mencapai Rp 8,9 triliun. Akan tetapi total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun atau memiliki rasio mencapai 313 persen. Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. “Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak,” jelasnya.

Menurut Nufransa, dengan rasio yang tinggi itu seharusnya kenaikan iuran tersebut mencapai lebih dari 300 persen. Namun, pemerintah mengusulkan kenaikan iuran 100 persen untuk kelas I dan II dan 65 persen untuk kelas III. Dalam mengusulkan kenaikan iuran itu, pemerintah mempertimbangkan tiga hal yakni kemampuan peserta dalam membayar iuran.

Pertimbangan kedua yakni upaya memperbaiki keseluruhan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga terjadi efisiensi, dan ketiga, gotong royong dengan peserta pada segmen lain. “Apabila ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, peserta tersebut dapat melakukan penurunan kelas, dari kelas I menjadi kelas II atau kelas III; atau dari kelas II turun ke kelas III,” bebernya.

Khusus untuk peserta mandiri kelas III, lanjut dia, akan naik menjadi sebesar Rp 42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. “Bahkan bagi peserta mandiri kelas III yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos yang iurannya dibayarkan Pemerintah,” terang Nufrasa.

Menurut dia, kenaikan iuran itu tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD.

“Sementara untuk pekerja penerima upah, baik aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, TNI, Polri dan pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja,” urainya.

Nufransa menambahkan setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp 1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018). Untuk mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun (2015) dan Rp 6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).

“Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi R p44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021,” tandas Nufransa. (*)

Comments

BERITA TERBARU

To Top