METROPOLIS

Potensi Gegar Budaya dan Migrasi Penduduk dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

Penduduk asli Jakarta, masyarakat Betawi yang disebut kini berada di daerah pinggiran ibu kota. (Foto: Denik G Sukarya/Disparbud Jakarta)

Kate.id – Pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) diyakini bakal memberi banyak dampak. Khususnya bagi kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang wilayahnya menjadi lokasi pemindahan ini. Bukan hanya dampak ekonomi khususnya pembangunan, pemindahan yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini juga disebut berpotensi menyebabkan terjadinya gegar budaya atau culture shock di lingkup masyarakat Kaltim.

Potensi gegar budaya ini diungkapkan Ahmad Husri, salah seorang tokoh masyarakat Kaltim. Gegar budaya disebut bisa terjadi bila masyarakat lokal tidak siap menerima kehadiran Ibu Kota Negara dengan ragam budayanya, modernisasi, intelektual masyarakatnya yang tinggi, dan persaingan dalam segala aspek kehidupan. Dia mengatakan, sebagai pusat pemerintahan negara, bakal banyak manusia berkualitas yang berdiam di Kaltim. Sementara fakta menyebutkan tidak semua masyarakat Kaltim punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus khususnya menyambut tantangan sebagai Ibu Kota Negara.

“Jangan sampai masyarakat lokal nantinya hanya sebagai penonton saja, sementara yang berperan besar dengan keberadaan Ibu Kota justru para pendatang,” ungkap Ahmad Husry kepada awak media di Samarinda.

Dalam memaparkan potensi gegar budaya ini, Husry memberikan contoh keberadaan masyarakat asli Jakarta yang saat ini banyak berada di pinggiran Ibu Kota. Hal ini menurutnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Kaltim untuk menjawab tantangan sebagai Ibu Kota baru. Menurut Husry, dalam mengantisipasi dampak negatif tersebut, para pemimpin, tokoh masyarakat, partai politik dan juga pemerintah provinsi punya tanggung jawab yang besar. Khususnya untuk meningkatkan SDM masyarakat lokal sehingga punya daya saing sebagai warga yang akan tinggal di pusat pemerintahan negara ini.

“Mungkin salah satu jawabannya adalah dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas, program tersebut diharapkan bisa efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan SDM Lokal yang ada,” tuturnya. Husry berharap pemberian program beasiswa yang dicanangkan Gubernur Kaltim Isran Noor ini bisa terserap secara maksimal khususnya untuk masyarakat Kaltim. “Beasiswa Kaltim Tuntas harusnya bisa menuntaskan masalah di masyarakat Kaltim, bukan untuk masyarakat di luar Kaltim,” sambung Husry, seraya berharap dampak pemindahan Ibu Kota di Kaltim ini bisa membawa manfaat yang nyata khususnya bagi masyarakat lokal. Baik dari segi pembangunan hingga aspek kesejahteraan masyarakatnya.

MASALAH KEPENDUDUKAN YANG DIABAIKAN

Masyarakat Kaltim menghadiri kegiatan bursa kerja. (Foto: Diskominfo Kaltim)

Sementara itu Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Kaltim, Prof Dr.Eny Rochaida mengatakan, isu kependudukan memang tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan isu ekonomi, sosial, politik dan infrastruktur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim. Padahal, diakuinya akan berpengaruh besar terhadap kependudukan. Yaitu akan mengubah posisi secara demografi berupa jumlah, persebaran dan komposisi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Menurut Eny, pemindahan Ibu Kota Negara nantinya akan menyebabkan terjadinya migrasi, perpindahan penduduk ke Kaltim, terutama usia produktif . Sementara di Kaltim jumlah angka pengangguran relatif lebih tinggi dibanding provinsi lainnya di Kalimantan. Hal itu harus diantisipasi dengan mempersiapkan SDM. Menurutnya jumlah penduduk di Kaltim dalam waktu singkat akan bertambah dua atau tiga kali lipat dari jumlah sekarang. Maka konsekuensinya harus dipersiapkan semua kebutuhan seperti, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

“Sebenarnya pemindahan Ibu Kota Negara identik dengan pemindahan penduduk. Namun permasalahan itu nampaknya kurang menarik untuk dibahas dibanding isu-isu lainnya. Padahal penduduk merupakan subjek dan objek dalam pembangunan,” urai Eny saat mengisi acara dialog di Radio Suara Samarinda bersama anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub dan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli, Rabu (4/9/2019).

Mengabaikan masalah ini, sambung Eny, sama saja melalaikan usaha untuk menuju kesejahteraan. Padahal semestinya dipersiapkan dan menjadi PR baik pemerintah, legeslatif, akademisi dan semua pihak.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. Kata dia, penduduk Kaltim saat ini kurang lebih sekira 3,5 juta jiwa. Jika Ibu Kota Negara pindah maka pertambahan penduduk menjadi dua kali lipat yakni menjadi 6 sampai 7 juta jiwa. “Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan dan infrastruktur tetapi juga pemindahan penduduk, sehingga Kaltim harus mempersiapkan diri,” tuturnya..

Menurut polisi PPP ini, yang paling penting ke depan yaitu Kaltim dalam menyusun program pembangunan harus berdasarkan data kependudukan. Karena selama ini tidak pernah dilakukan sehingga lepas sasaran dan dia berani mempertangungjawabkan pernyataan tersebut. “Saya berani bertanggung jawab atas pernyataan saya, bahwa selama ini perencanaan pembangunan tidak menggunakan data kependudukan. Padahal BKKBN Kaltim telah menyediakan data-data kependudukan, namun tidak digubris selama ini,” papar Rusman.

Meski begitu, dia optimistis bila kelak penduduk Kaltim mampu bersaing dengan para pendatang. Sepanjang dilakukan persiapan dari sekarang, artinya tidak sebatas retorika,statemen politik, narasi pidato, tapi tidak ada tindakan. Rusman berharap semua pihak berpikir untuk melahirkan program konkret, sarana dan prasarana pendidikan harus diperbaiki, serta melibatkan pihak swasta. Sehingga SDM Kaltim mampu bersaing dengan para pendatang yang tentunya memiliki kemampuan dan keahlian.

Sementara Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli mengungkapkan, dalam perpindahan Ibu Kota Negara ini, pemerintah pusat seharusnya telah dipersiapkan pemerintah pusat seperti sektor infrastruktur, lingkungan, dan keamanan. Sayangnya, untuk sektor kependudukannya belum dipersiapkan. Padahal menurutnya, perpindahan ibu kota bukan hanya pusat pemerintahan, gedung, tetapi juga dibarengi dengan perpindahan penduduk yang cukup banyak, seperti PNS tentunya bersama keluarganya serta para pencari kerja.

Eli menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi BKKBN terkait pemindahan Ibu Kota Negara, adalah mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan. Serta melakukan koordinasi membangun jejaring dengan semua mitra. “Apapun yang dilakukan dengan pemindahan Ibu Kota Negara harus berdampak positif terhadap penduduk,” terang Ely. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top