HUKUM & KRIMINAL

Fakta Provokator Kerusuhan Papua, Dapat Beasiswa Pemerintah dan Dinikahi WNA

Veronica Koman (kanan) bersama dengan anggota KNPB. (Foto: Dok pribadi)

SURABAYA, Kate.id – Tersangka kasus provokasi kerusuhan Papua, Veronica Koman rupanya termasuk salah satu penerima program beasiswa dari pemerintah Indonesia. Tercatat, Veronica mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan S2 Hukum di luar negeri sejak 2017 lalu. Hal ini terungkap dari penuturan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Sabtu (7/9/2019).

Luki menjabarkan, meski mendapat beasiswa, tetapi sejak 2017 itu juga Veronica tidak pernah membuat laporan atas aktivitas belajarnya. “Dia tidak pernah update. Harusnya, setiap penerima beasiswa, harus melapor. Mempertanggungjawabkan (proses studinya),” sebut Luki.

Dijelaskan lebih lanjut, fakta tentang beasiswa ini terlacak dari dua nomor rekening milik Veronika. Diketahui bila tersangka memiliki dua rekening yaitu satu rekening tercatat di dalam negeri sedangkan satu rekening lagi tercatat di luar negeri. “Nah, dari rekening dalam negeri itu, tercatat ada bukti transfer untuk beasiswa di luar negeri,” beber Luki.

Namun begitu, jendral polisi bintang dua ini tidak membeberkan negara maupun perguruan tinggi tempat Veronica mendapatkan beasiswa. Selama proses belajar itu pula, Veronica bertemu dengan seorang warga negara asing (WNA) yang akhirnya menjadi suaminya. Pria tersebut juga berlatar belakang aktivis dan cukup aktif terlibat urusan Papua.  “Veronica sekarang tinggal dengan suaminya di negara itu. Suaminya merupakan warga negara asing yang juga penggiat LSM,” papar Luki.

Polda Jatim sendiri telah meminta bantuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencekal dan mencabut paspor Veronica Koman yang saat ini berada di luar Indonesia. Luki menyatakan telah melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka atas nama Veronica Koman ke dua alamat yang ada di Indonesia yaitu di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pun demikian, Polda Jatim juga bekerja sama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri guna mengonfirmasi keberadaan kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diduga saat ini berada di salah satu negara tetangga Indonesia.

Selain itu, Polda Jatim juga menjalin kerja sama dengan Tim Siber Bareskrim Mabes Polri dan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk sesegera mungkin memulangkan Veronica Koman. “Karena tersangka ini (Veronica Koman) menjadi target utama di Jatim bisa mengungkap terkait kasus yang ada di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya,” sebutnya.

Luki juga meminta semua pihak tidak mengaitkan penetapan Veronica Koman sebagai tersangka kasus dugaan penyebar hoaks Papua dengan pekerjaannya sebagai aktivis HAM. Hal ini menanggapi pernyataan Amnesty International yang menyatakan penetapan Veronica Koman tidak tepat. Luki menegaskan, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkannya. “Ini proses hukum, dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, jadi apapun dia harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Perbuatan hukum yang dimaksud yaitu menyebarkan informasi hoaks di media sosial. Padahal yang bersangkutan tidak berada di lapangan. “Dia (Veronica Koman) melakukan kegiatan dan semua orang yang membuka medsos atau akunnya tahu persis bagaimana aktifnya. Bagaimana memberitakannya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya rasa rekan-rekan media tahu dan paham persis dengan apa yang terjadi, yang ditulis ini sangat berbeda,” beber Luki.

Atas kejahatannya tersebut, polisi menjerat Veronica dengan pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top