POLITIK

KPK Tolak Revisi Undang-Undang KPK, Dianggap Bisa Melumpuhkan Kinerja

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo. (Foto: kpk.go.id)

JAKARTA, Kate.id – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat penolakan keras. Penolakan datang terutama dari KPK itu sendiri. Hal ini lantaran jika dicermati, materi muatan RUU KPK yang beredar justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

“Dengan segala kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi saat ini bahwa KPK berada di ujung tanduk,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Kejadian dan agenda yang dimaksud dijabarkan Agus, yang pertama tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan, yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti ini dianggap akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak. 

Selanjutnya, pada Kamis (5/9/2019), Sidang Paripurna DPR telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Terdapat Sembilan Persoalan di draf RUU KPK yang dianggap berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan hal tersebut adalah, independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam. KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. 

KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. 

“Oleh karena itu KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan format KUHP tersebut,” jelas Agus.

“KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK,” sambungnya. 

Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini, sebut Agus, semestinya tidak perlu ada. Sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Menurut dia, KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi.

DPR SEBUT REVISI KUATKAN KPK

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Foto: dpr.go.id)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, semestinya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK semakin menguatkan lembaga antirasuah itu. “Saya kira ini harusnya bisa untuk perbaikan dan mungkin justru membuat institusi KPK semakin kuat, dalam hal governance-nya,” kata Fadli, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Diakui politikus Partai Gerindra itu, revisi UU KPK pernah mencuat beberapa tahun lalu, tetapi kemudian ditunda pada 2016. Menurut dia, penundaan revisi UU KPK waktu itu dilakukan karena ada penentangan dan penolakan dari masyarakat karena belum ada urgensinya.

“Saya kira waktu itu di masyarakat ada semacam penentangan, penolakan, kalau tidak salah, sehingga tidak kondusif dibahas, dan memang dianggap ketika itu belum ada satu urgensinya,” ujarnya.

Namun, sekarang ini seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui revisi itu. Sehingga Fadli meminta untuk menunggu perkembangan pembahasan revisi UU tersebut. Ditanya apakah revisi UU KPK itu tidak terkesan terburu-buru, ia mengatakan belum melihat secara rinci poin-poin yang akan direvisi.

“Ya, nanti saya sendiri belum lihat poin-poinnya seperti apa. Tetapi, ini sudah berkali-kali dibahas di DPR, termasuk bersama pemerintah,” beber Politikus Partai Gerindra ini.

Bahkan, lanjut Fadli, ketika itu pernah dibentuk panitia khusus (pansus) meski tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Gerindra pun dikatakannya tidak ikut dalam pansus itu. “Jadi, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Karena ini baru sebuah proses pembahasan,” ungkapnya.

Fadli menambahkan poin-poin yang akan direvisi dalam UU KPK juga disebut masuk akal. Misalnya soal surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dewan pengawas, dan aturan main dalam penyadapan.

Mengenai kekhawatiran KPK bahwa revisi UU justru akan melemahkan institusi itu, Fadli mengatakan akan menjadi masukan dalam pembahasan. “Justru itu nanti bagian yang bisa dibahas dalam pembahasan, sebagai masukan-masukan dari masyarakat,” sebutnya.

PRESIDEN BELUM LIHAT DRAFNYA

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini masih belum melihat isi dari materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Meski demikian, dia berharap agar DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK.

“Saya kira, kita harapkan DPR juga punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” kata Jokowi, Jumat (6/9/2019) siang.

Dikatakan, dirinya akan terlebih dahulu melihat poin revisi yang diajukan oleh DPR setibanya di Jakarta sebelum berkomentar lebih jauh. Jokowi menilai, bahwa selama ini KPK telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Saya belum melihat, nanti kalau sudah ke Jakarta. Revisi ini yang direvisi apanya, materi-materinya apa, saya harus tahu dulu baru saya bisa berbicara,” jelas Jokowi.

Sebagaimana diketahui seluruh fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9) siang, menyetujui usulan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai usulan inisiatif DPR RI. Tidak ada penolakan dari seorang pun anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna itu. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top