EKONOMI & BISNIS

Atasi Penyalahgunaan BBM Subsidi, Pertamina- BPH Migas Perkuat Koordinasi Alur Distribusi

General Manager PT Pertamina MOR VI Kalimantan, Boy Frans Justus Lapian (tengah) (Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – PT Pertamina MOR VI Kalimantan menguatkan koordinasi bersama mitra terkait perihal alur distribusi penyaluran BBM bersubsidi. Penguatan ini dilakukan khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini dilakukan untuk menguatkan dan antisipasi BBM bersubsidi yang berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu perlu keterlibatan berbagai pihak agar BBM Subsidi sesuai peruntukannya.

PT Pertamina bersama BPH Migas dan Hiswana Migas, pemerintah daerah dan aparat kepolisian daerah melakukan forum diskusi untuk mencari solusi perihal tersebut di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Rabu (4/9/2019). General Manager PT Pertamina MOR VI Kalimantan, Boy Frans Justus Lapian mengungkapkan, kegiatan forum diskusi tersebut merupakan bentuk sinkronisasi untuk mematangkan koordinasi dengan pihak terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Sebab, kata Boy, pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan harus melibatkan semua pihak. Hal ini mengingat banyaknya pertambangan dan industri. Serta adanya disparitas harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan BBM non subsidi khususnya produk solar.

“Apalagi kita ketahui bersama di Kalimantan ini banyak pertambangan dan industri. Untuk itu kami harus merapatkan barisan dan pemahaman dari sisi Pertamina, pengusaha SPBU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan regulator harus disamakan agar bisa tercapai kesepakatan atas permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam distribusinya di lapangan” ujar Boy pada acara Forum Diskusi tersebut.

Suasana forum diskusi penyaluran BBM Bersubsidi di wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kaltara. (Dok. Humas Pertamina)

Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan itu dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta dari beberapa lembaga/intansi terkait yaitu BPH Migas , Ditjen Migas ESDM, perwakilan Markas Besar POLRI, anggota Polda dan Polres di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Badan Intelijen Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta Hiswana Migas.

KALTIM SALAH SATU DAERAH BERPOTENSI PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI

Alokasi BBM subsidi pada tahun ini, berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2019 jenis BBM tertentu (JBT) ditetapkan sebesar 15,11 juta kiloliter (KL). Dengan rincian minyak solar 14,5 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,61 juta KL. Dari hasil verifikasi yang dilakukan BPH Migas, realisasi volume JBT Solar diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31 juta Kl sampai 15, 94 juta Kl. Artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8 sampai 1,4 juta Kl atau 5,5 persen sampai 9,6 persen.

Apalagi, diperparah adanya penyalahgunaan JBT subsidi yang tidak tepat sasaran. Hal ini diduga menyebabkan bocornya kuota BBM subsidi karena maraknya praktik penyelewengan. Ada 10 daerah yang diidentifikasi sebagai daerah “kebocoran” BBM subsidi. Di antaranya adalah Kaltim, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. 

Komite BPH Migas, M Lobo Balia (Kate.id)

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Komite BPH Migas, M Lobo Balia, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 3865.E/Ka BPH/2019 tentang pengendalian kuota JBT jenis minyak solar, yang lebih menguatkan Perpres 191 tahun 2014 terkait siapa-siapa yang boleh menerima BBM bersubsidi. “Yang kita mau perbaiki ini adalah kebocoran orang yang tidak boleh menerima subsidi, kok mengambil BBM yang subsidi. Ini yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Lobo menilai, daerah-daerah yang diduga terjadi penyelewengan karena konsumsi BBM subsidi berlebihan memiliki karakteristik yang hampir sama, yakni adanya industri pertambangan dan perkebunan. “Memang tidak ada hitungannya, tapi kalau kita prediksi mungkin bisa sampai 10 persen (bocornya),” sebutnya.

Tahun 2019 ini, wilayah Kalimantan mendapat kuota BBM subsidi untuk Solar sebesar 881.001 KL dan realisasinya sampai dengan bulan Agustus mencapai 645.315 KL. Sedangkan Premium mendapat jatah kuota 1.134.213 KL dan hingga Agustus terealisasi sebesar 796.463 KL. Sedangkan untuk Kaltim, solar sebesar 260.278 KL.

Dia pun berharap, ke depan akan lebih tercipta sinkronisasi dan koordinasi antara, Pertamina, BPH Migas, Hiswana, Pemda dan penegak hukum untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut. “Kami harapkan ke depan agar lebih sering koordinasi agar maslah dilapangan dapat segera diatasi,” tandasnya.(*)

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top