NASIONAL

Kenaikan Tarif BPJS Tak Berlaku untuk Peserta Mandiri Kelas III

ilustrasi pelayanan loket BPJS Kesehatan. (Foto: ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI)

JAKARTA, Kate.id – Kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah diputuskan. Kenaikannya untuk peserta mandiri kelas I dan II, serta untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan penuh pemerintah. Sementara untuk peserta mandiri yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas III tidak mengalami kenaikan.

Keputusan ini berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Jaminan Kesehatan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). Dari pihak DPR dihadiri sejumlah anggota Komisi XI dan XI. Sementara dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, serta perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Mardiasmo mengatakan, iuran kelas I dan II akan mulai dinaikkan pada Januari 2020. Kenaikan iuran ini menurutnya sesuai usulan Kementerian Keuangan yang disampaikan dalam rapat kerja gabungan, Selasa (27/8/2019) pekan lalu. Iuran kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sedangkan iuran kelas II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu. 

“Naik 1 Januari 2020 sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat. Tarif iuran kenaikan sesuai usulan Menteri Keuangan. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran,” kata Mardiasmo kepada wartawan usai mengikuti rapat, dikutip dari Republika. 

Dijelaskan, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan diatur dalam peraturan presiden yang akan terbit sebelum akhir tahun. Sementara itu, khusus iuran PBI yang ditanggung pemerintah juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Kenaikan PBI tersebut telah diberlakukan per 1 Agustus 2019. Karena kenaikannya dilakukan sebelum terbit perpres, pemerintah akan mencairkan dana kenaikan iuran PBI kepada BPJS Kesehatan setelah perpres terbit. 

“PBI memang kami terapkan mulai 1 Agustus, tapi uangnya dicarikan kalau perpres revisi tentang JKN sudah diterbitkan,” jelasnya. 

Kendati demikian, Mardiasmo menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan tidak cukup dengan menaikkan iuran saja. Perlu langkah-langkah lanjutan agar pada masa yang akan datang keuangan BPJS Kesehatan kembali membaik dengan pelayanan yang makin baik.  

PENOLAKAN DARI DPR

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri) dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni (kanan) mengikuti rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI di Jakarta, Senin (2/9/2019). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Tidak naiknya iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi PBPU dan BP terjadi berkat penolakan Komisi IX dan XI DPR RI. Dengan penolakan tersebut, iuran kelas III akan tetap sebesar Rp 25.500 per jiwa per bulan. Penolakan lantaran validasi data peserta BPJS Kesehatan belum tuntas. Terutama, bagi peserta kelas III saat ini yang semestinya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah.

“Komisi IX dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk PBPU dan BP kelas III. Sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak pemerintah untuk mencari cata lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial kesehatan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Pimpinan Rapat Kerja, Soepriyatno saat membacakan kesimpulan rapat. 

Keputusan tersebut merupakan satu dari sembilan kesimpulan rapat. Sempat terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR mengenai penolakan DPR. Awalnya dewan bersikukuh menolak kenaikan tarif. Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meminta DPR untuk tidak menolak. 

Setelah melalui lobi dan perdebatan, kedua pihak memutuskan untuk tidak menaikkan tarif iuran BPJS Kelas III sampai validasi data kepesertaan tuntas. Soepryano mengatakan, validasi data menjadi penting karena sampai saat ini banyak masyarakat miskin yang seharusnya menjadi peserta PBI, namun menjadi peserta mandiri. Sebaliknya, banyak masyarakat mampu yang semestinya menjadi peserta mandiri justru menjadi peserta PBI. Dinaikkannya tarif iuran kelas III akan memberatkan mereka yang semestinya menjadi peserta PBI dan berhak mendapat bantuan pemerintah. 

“Ini akan jadi persoalan kalau kelas III dinaikkan. Jadi, tidak dinaikkan dulu sampai data cleansing selesai. Kami takut orang yang seharusnya tidak terima bantuan malah terima. Orang miskin harus menerima manfaat dari PBI,” bebernya. 

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masih terdapat 10.654.530 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih bermasalah. Status mereka belum jelas apakah masuk dalam kategori mampu atau miskin. Karena itu DPR mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan status para peserta tersebut baru dapat menaikkan iuran kelas III. Di satu sisi, lanjut Soepriyatno, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan dalam mengatasi defisit. 

Hingga Agustus 2019, defisit BPJS Kesehatan telah tembus Rp 14 triliun. Sampai dengan akhir tahun, defisit diperkirakan mencapai Rp 32,84 triliun. Membengkaknya defisit akan membuat rumah sakit tekor dan mengurangi kualitas pelayanan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah secepatnya akan menyelesaikan validasi data pada September ini. “Akhir september sudah harus selesai,” kata Mardiasmo. 

BAKAL DITARIK AUTODEBET

BPJS Kesehatan menyatakan telah menyiapkan rancangan kerja dalam hal meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran para peserta mandiri. Terutama, untuk PBPU atau pekerja informal. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, perusahaan akan menarik iuran secara otomatis dengan cara autodebet bagi peserta mandiri PBPU. Hal itu untuk menghindari perilaku lepas tanggung jawab dari mereka yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.Baca Juga

“Terkait peningkatan kepatuhan PBPU, dilakukan dengan soft collecting melalui SMS, WhatsApp, dan kami melakukan kewajiban pembayaran autodebet. Kita juga optimalkan kader di tingkat kecamatan untuk (tagih) door to door,” papar Fahmi.

Lebih lanjut, perusahaan siap membuka kerja sama seluas-luasnya dengan sektor ritel untuk mempermudah pembayaran. Ia mengungkapkan, pada prinsipnya hal ini adalah salah satu implementsi dari hasil audit BPKP terkait masalah defisit. Fahmi menyampaikan, pihaknya juga bakal memperketat pengawasan para peserta dalam penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Ia tak menampik bahwa ada potensi penipuan dalam klaim biaya rumah sakit. Karena itu pihaknya menerapkan verifikasi finger print dengan kartu identitas.   

Tak hanya dari sisi peserta, BPJS Kesehatan sekaligus mengantisipasi potensi penipuan oleh petugas di lapangan serta klaim dari rumah sakit. Terdapat tiga tahapan yakni pra verifikasi, verifikasi klaim, serta audit klaim. Seluruhnya dilakukan secara elektronik untuk memudahkan pengawasan.  (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top